Pemerintah Anggarkan Rp2,6 T Demi Turunkan Bunga Kredit Mekaar Jadi 8%
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan Rp2,6 triliun untuk subsidi penurunan bunga pembiayaan dalam program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) bagi debitur PNM Mekaar.
Pemerintah mencanangkan penurunan bunga kredit debitur PNM Mekaar dari 25% menjadi 8% yang dimulai pada tahun ini.
"Sementara ini tadi, untuk sampai akhir Desember sudah disiapkan kurang lebih sekitar Rp2,6 triliun. Nanti akan kita exercise kembali Rp2,6 triliun itu dan berdasarkan waktu yang tinggal 2 bulan ini bisa meng-cover berapa nasabah," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Senin (11/2/2026).
Maman mengatakan bahwa adanya program KPPS diharapkan mampu meringankan beban pembiyaan dari 12-15 juta debitur perempuan yang terdaftar di PNM Mekaar.
"Sebetulnya konsep besarnya kan ekonomi kerakyatan. (Bunga) diturunkan ke 8% agar beban itu diturunkan. Dengan kita turunkan berat beban packing kita itu tentunya akan buat mereka bisa melari kencang dan harapan kita pertumbuhan usaha mereka juga bisa lebih cepat," ujarnya.
Maman mengatakan bahwa untuk penyempurnaan program dilakukan kesepakan kerja sama teknis antara Kementerian UMKM debagai kuasa pengguna anggaran dan PNM Mekaar sebagai pihak pelaksana.
Selain itu juga uji coba lapangan yang dilakukan untuk penyempurnaan implementasi, sehingga membuat jadwal pelaksanaan KPPS yang semula dimulai November kemungkinan mundur.
"Cuman memang kenapa ini agak mundur dari jadwal awalnya? Karena kan kita mau uji coba lapangan dulu, jadi tidak langsung semuanya kita implementasikan. Alhamdulillah hasil dari uji coba tersebut di kurang lebih sekitar 2 ribuan ibu-ibu nasabah Mekar," ucapnya.
Meskipun mundur, pelaksanaan KPPS tetap dilakukan pada tahun ini dengan menyasar sebagian debitur PNM Mekaar. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi.
Hery Gunadi juga memastikan bahwa subsidi penurunan bunga seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah.
"Pelaksanaan mulai sisa tahun ini belum full gitu ya, masih sebagian. (Subsidi) full dari pemerintah termasuk asuransi," katanya kepada awak media.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]