Ketua KPU Bikin Masalah, Ratusan Ribu Orang Bersiap Kepung Ibu Kota
India perketat pengamanan New Delhi menjelang demo yang menuntut Ketua KPU mundur terkait penghapusan 130 juta nama pemilih.
Aparat keamanan India memperketat penjagaan di New Delhi, Minggu (1/11/2026), menjelang demonstrasi besar yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar. Puluhan personel kepolisian bersenjata tongkat dan tameng antihuru-hara dikerahkan bersama kendaraan pengendali massa di sekitar lokasi aksi. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Demonstrasi tersebut dipimpin tokoh Partai Kongres, Rahul Gandhi. Kelompok oposisi memperkirakan ratusan ribu orang akan mengikuti aksi yang dipusatkan di Ramlila Maidan. Mereka memprotes revisi daftar pemilih yang dinilai menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Sebelum menggelar rapat umum, massa dijadwalkan melakukan long march sepanjang hampir 1,5 kilometer dari Delhi Tengah menuju Ramlila Maidan. Kepolisian Delhi telah menyiapkan pengamanan di sepanjang rute demonstrasi serta memberlakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Gelombang protes terhadap Gyanesh Kumar berlangsung hampir setiap hari sejak bulan lalu. Aksi tersebut melibatkan partai oposisi, organisasi mahasiswa, hingga kelompok anak muda Cockroach Janta Party. Mereka mendesak Kumar mundur setelah muncul laporan mengenai persoalan dalam proses revisi daftar pemilih. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Kontroversi mencuat setelah surat kabar The Indian Express pada September melaporkan bahwa dua wakil Kumar menyampaikan sejumlah keberatan secara internal terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, hingga sistem digital. Perubahan yang dimulai sejak tahun lalu itu dilaporkan telah menghapus lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 28 juta orang yang telah meninggal dunia, 63 juta orang yang pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak. Oposisi menuding penghapusan tersebut secara tidak proporsional berdampak terhadap pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Namun, Komisi Pemilihan Umum membantah berpihak kepada partai mana pun dan menyatakan pemilih yang namanya terhapus secara keliru dapat mendaftar kembali. BJP juga menuduh oposisi berupaya merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Para analis menilai gelombang demonstrasi anak muda dan meningkatnya dukungan terhadap oposisi menjadi salah satu krisis politik terberat bagi Modi sejak berkuasa pada 2014. Meski demikian, pemerintahannya masih dinilai stabil dan pemilihan umum berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2029. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
