Menkeu Beri Sinyal Hati-hati soal Obligasi DKI Jakarta
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal kehati-hatian terkait rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Suahasil Nazara menyebut kondisi global saat ini tidak mendukung imbal hasil (yield) obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat.
Hal itu disampaikan Suahasil kepada wartawan usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (30/10/2026), ketika ditanya soal obligasi Jakarta.
Suahasil tidak menjawab tegas apakah Pemprov DKI belum bisa menerbitkan obligasi. Ia menekankan penerbitan obligasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kondisi yang sedang terjadi.
"Obligasi itu kan sudah ada ketentuannya. Kita jalankan sesuai ketentuan. Namun kondisi menerbitkan obligasi itu tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi. Saat ini globalnya lagi nggak bagus," ujarnya.
Saat didesak apakah itu berarti Pemprov DKI belum bisa menerbitkan obligasi, Suahasil menjawab bahwa keputusan tetap ada pada masing-masing pihak, tetapi harus mempertimbangkan kondisi global dan aturan yang berlaku.
Ia menyinggung kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan bagi siapa pun yang berniat menerbitkan obligasi.
"Obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Ini tentu harus menjadi perhatian dari semua yang berniat untuk mengeluarkan obligasi," kata Suahasil.
Sebagai alternatif, Suahasil menyebut pemerintah pusat menyiapkan berbagai opsi dukungan melalui APBN. Pembicaraan soal itu, katanya, akan terus berlanjut.
"Kita munculkan berbagai macam opsi dari APBN, sehingga itu nanti menjadi pembicaraan terus-menerus," ujarnya.
Komunikasi dengan Pemprov DKI, menurut Suahasil, sudah mulai berjalan. Ia mencontohkan sejumlah proyek di Jakarta yang secara langsung maupun tidak langsung bersumber dari APBN, baik dalam bentuk belanja maupun pembiayaan.
"Ada yang sifatnya belanja APBN, ada yang juga sifatnya pembiayaan, seperti misalkan MRT. Yang seperti itu kita lakukan terus dengan seluruh pemda di seluruh Indonesia," tuturnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]