Pelapor PBB Tiba-Tiba Minta RI Keluar dari Board of Peace, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mendesak Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Albanese menilai badan tersebut berisiko menormalisasi mekanisme perdamaian yang tidak memberikan ruang memadai bagi suara rakyat Palestina.
"Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, menurut saya langkah ini tetap sangat berbahaya, karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sebenarnya sangat tidak wajar," ujarnya, merujuk pada keputusan Indonesia bergabung dengan dewan tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (30/10/2026).
Ia menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur utama dewan yang dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara Gaza. Albanese juga menegaskan bahwa Israel, sebagai pihak yang menduduki wilayah Palestina, seharusnya tidak menentukan masa depan rakyat Palestina.
Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat dewan menyatakan bahwa kepemimpinan dan kepemilikan proses oleh Palestina tetap menjadi inti rencana tersebut.
Ia menyebut administrasi sipil dan pemulihan Gaza dijalankan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang terdiri dari para profesional Palestina dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath. Namun, Albanese menilai penunjukan sejumlah birokrat tidak cukup untuk menjamin keterwakilan Palestina secara bermakna.
Albanese memperingatkan Indonesia berisiko mengorbankan hubungan eratnya dengan rakyat Palestina jika tetap terlibat dalam mekanisme yang menurutnya ditetapkan oleh Israel. Ia juga menyarankan Jakarta bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia serta mendorong penegakan hukum internasional terkait tindakan Israel.
Respons Pemerintah RI
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan mendorong kemerdekaan Palestina dan mewujudkan solusi dua negara (two-state solution). Menurut dia, pemerintah menghargai pandangan berbagai pihak, tetapi tetap melihat keikutsertaan tersebut sebagai salah satu upaya mencari solusi bagi Palestina.
"Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu bahwa kita melakukan upaya ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar," kata Nabyl menambahkan, Indonesia ingin ada pihak yang dapat mengawal agenda penyelesaian konflik Palestina melalui dewan tersebut.
"Saat ini masih on hold, kebetulan karena kita masih melihat situasi yang berkembang di Timur Tengah," ujarnya menyebut perkembangan pembahasan BoP.
Sebelumnya, Indonesia menyatakan kesediaan bergabung dengan BoP dan menjanjikan pengerahan pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.
Indonesia selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, sekaligus berulang kali mengecam kekerasan Israel. Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia akan mundur dari BoP apabila keanggotaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina. Keputusan bergabung dengan badan itu juga menuai kritik dari sejumlah kelompok Muslim di dalam negeri.
Sementara itu, rencana Trump untuk Gaza masih menghadapi hambatan, termasuk kebuntuan dalam upaya melucuti senjata Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel, meski gencatan senjata pada 2025 sempat memungkinkan pembebasan sandera dan tahanan. Israel membantah tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk komisi PBB dan kelompok hak asasi manusia.
(tfa/sef) [Gambas:Video CNBC]