Pemilu Israel Buntu, Nasib Netanyahu Ada di Tangan Partai Arab?

Jakarta, CNBC Indonesia - Partai-partai pimpinan Arab di Israel diproyeksikan mencetak rekor jumlah kursi di parlemen. Namun para pengamat politik tak yakin jika pihak Arab akan jadi penentu suara.

Mengutip Al Jazeera, Kamis (29/10/2026), hasil perhitungan sementara pemungutan suara pada hari Selasa lalu menunjukan proyeksi Joint List dan Ra'am yang bisa mengantongi rekor gabungan 17 kursi di Knesset. Sementara itu, sejauh ini kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berhasil mengantongi 54 kursi, berbanding 49 kursi milik aliansi oposisi pimpinan Gadi Eisenkot, tanpa adanya pemenang mutlak di 120 kursi parlemen Knesset.

Jika kubu Eisenkot bersatu dengan partai-partai Arab, mereka bisa mengamankan 61 kursi yang dibutuhkan untuk meraih mayoritas. Angka ini secara teori akan menjatuhkan dominasi Netanyahu.

Namun para pengamat politik tak sepakat dengan peritungan ini. Mereka menilai kemampuan Arab untuk mengubah perolehan suara menjadi pengaruh sangat terbatas akibat adanya veto politik yang kuat.

"Veto ini berakar pada struktur rasis yang menganggap warga Arab sebagai warga yang tidak sah dan sebagai mitra yang tidak diinginkan," kata Direktur Jenderal Forum Studi Israel Palestina di Ramallah, Honaida Ghanam, yang merujuk pada penolakan mayoritas partai Israel untuk membentuk pemerintahan bersama perwakilan Arab.

Netanyahu dan Eisenkot juga kompak menolak gagasan kemitraan tersebut dengan alasan kurangnya nilai-nilai yang sejalan. Penolakan dari kubu oposisi dinilai murni karena perbedaan ideologis.

"Eisenkot telah memberlakukan tes kesetiaan pada partai-partai Arab dan mengesampingkan ketergantungan pada mereka, bahkan ketika aritmatika pemilihan membuat dukungan mereka sangat diperlukan," tutur seorang analis politik Palestina, Ahmed Najar.

Di sisi lain, Mansour Abbas yang memimpin Ra'am sebenarnya telah menunjukkan kesediaannya untuk bergabung dengan pemerintah Eisenkot. Ia bahkan rela menunjuk anggota parlemen Yahudi, Yoav Segalovitz, ke posisi nomor dua dalam daftar pemilihan Ra'am.

"Pemerintah telah membuat kehidupan setiap warga negara Arab menjadi sengsara," tegas Yousef Jabareen dari Joint List, seraya menyatakan kesiapan partainya mengambil tanggung jawab untuk menjatuhkan Netanyahu.

Hambatan utama dari kemitraan semacam ini adalah kemunculan elemen radikal di masyarakat Israel yang enggan bergantung pada suara Arab. Eisenkot juga harus meyakinkan calon mitranya yang lain, seperti Naftali Bennett dan Avigdor Liberman, untuk meninggalkan pandangan lama tentang warga Palestina di Israel.

Netanyahu sendiri menolak mentah-mentah kemitraan koalisi tersebut. Ia bahkan mengecapnya sebagai aib.

"Dilarang, dilarang begitu saja, untuk membahayakan Israel dan mendirikan pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab antizionis," ucap Netanyahu kepada para pendukungnya.

Rasisme

Di sisi lain, keengganan partai-partai Yahudi untuk bekerja sama dengan partai Arab dinilai semakin menyoroti struktur politik Israel yang bernada rasis. Para pemimpin opisisi, menurut Najar, tampak lebih memilih Netanyahu tetap berkuasa dibandingkan harus berbagi kekuasaan dengan warga Arab, meskipun mereka selalu mengkritik kebijakan sang petahana.

Najar menegaskan penolakan dari pihak Yahudi ini bukan sekadar soal program partai, melainkan terhadap gagasan bahwa perwakilan Palestina dapat memiliki kekuatan pemerintahan yang nyata.

"Jika Eisenkot serius ingin menggantikan Netanyahu, ia harus memutuskan apakah ia siap menantang tatanan politik rasis itu atau tetap terkungkung oleh logika eksklusif yang sama yang telah dieksploitasi Netanyahu selama bertahun-tahun," pungkas Najar.