Tangani Karhutla, Pemerintah Transfer Rp10M ke Tiap Daerah di Kalsel

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Pusat menyalurkan Rp10 miliar per kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, Supian, saat ditemui media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Selasa (27/10/2026).

"Saat ini pun kami sangat bangga masalah khususnya bagi Pak Presiden yang telah mengucurkan dana sekian besar untuk menangani masalah karhutla yang terutama dulu. Ada kabupaten/kota hampir rata-rata Rp10 M, begitu juga ada provinsi juga ada bervariasi ada sampai 30. Alhamdulillah sudah teratasi," katanya.

Supian mengatakan akan lebih lanjut membahas mengenai penanganan lebih lanjut karhutla dengan 13 pemerintah kota/kabupaten Kal-Sel, utamanya setelah ada bantuan dari pemerintah pusat.

"Insya Allah nanti kami adakan RDP dengan 13 kabupaten/kota," ucapnya.

Lebih lanjut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengklaim bahwa penanganan karhutla di Kalimantan Selatan menjadi yang terbaik menurut versinya.

Klaim tersebut datang dari kondisi bandar udara dan pelabuhan yang tetap beroperasi saat ini.

"Memang bukti nyata yang ada di kita adalah bandara kita, Bandara Syamsudin Noor sampai hari ini tetap beroperasi ya. Jadi semua direct flight dari Jakarta menuju Kalimantan justru melalui Syamsudin Noor," katanya kepada awak media, Selasa (27/10/2026).

Ariadi menjelaskan, Gubernur Kalimantan Selatan berinisiatif membangun posko bersama pihak-pihak lainnya untuk memperlancar arus distribusi barang ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

"Pak Gubernur dan Forkopimda ya, Pak Danrem, Pak Kapolda, dan Kejaksaan itu bikin posko di tiga tempat di dekat bandara. Karena yang kami beliau menganggap bahwa instalasi ini adalah sangat strategis untuk memperlancar arus orang dan barang ke Kalimantan Selatan maupun ke daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur," ujarnya.

Ariadi mengatakan bahwa kucuran dana pusat dapat menjadi dorongan untuk mempercepat penanganan karhutla, sekaligus untuk tindakan antisipatif.

Selain itu, Ariadi mengatakan bahwa pihaknya juga fokus dalam mengantisipasi dampak dari potensi kekeringan El Nino dan juga potensi bencana La Nina yang dapat merugikan ekonomi daerah dan masyarakat.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi karhutla yang menyengsarakan dan upaya-upaya untuk antisipasi kita lakukan dari sekarang. Karena El Nino ekstrem mudah-mudahan tidak berimbas kepada La Nina ekstrem ya, musim hujan yang membahayakan terjadinya banjir dan longsor. Itu prinsipnya kami di daerah melaksanakan," ujarnya.