Raksasa Arab Afrika Akhirnya Turun Gunung di Perang Saudi Vs Houthi

Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Mesir secara resmi memberikan wewenang kepada Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk memberikan dukungan militer secara penuh kepada Arab Saudi. Langkah tegas ini diambil seiring dengan semakin intensifnya rentetan serangan dari kelompok Houthi asal Yaman yang bersekutu dengan Iran.

Mengutip Al Jazeera dan Reuters, Senin (26/10/2026), Dewan Perwakilan Rakyat Mesir yang diketuai oleh Hisham Badawi telah menyetujui mandat tersebut melalui sebuah pemungutan suara pada hari Senin.

Berdasarkan pernyataan parlemen, el-Sisi telah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mendukung Arab Saudi dalam mempertahankan diri apabila pihak Riyadh secara resmi meminta bantuan. Peneliti senior dari King's College London, Nawaf Obaid, menyebut bahwa para pejabat Arab Saudi memang sangat menginginkan kepastian bahwa Mesir akan mendukung kerajaan tersebut jika diminta.

"Pemungutan suara itu adalah cara Kairo untuk mengatakan bahwa mereka akan hadir di sana," tuturnya.

Keputusan krusial ini menyusul serangkaian serangan mematikan Houthi terhadap bandara internasional Riyadh dan fasilitas milik perusahaan minyak negara Arab Saudi, Aramco. Serangan tersebut sukses mengganggu jadwal penerbangan sipil dan menghambat ekspor minyak.

Kelompok bersenjata Houthi yang saat ini menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, terus bertempur sengit melawan koalisi pimpinan Arab Saudi. Intensitas pertempuran yang terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang telah menghancurkan Yaman.

Terkait batasan operasi, el-Sisi pada hari Rabu memastikan bahwa pengerahan kekuatan tersebut tidak akan dilakukan secara sembarangan.

"Tindakan militer Mesir akan dibatasi pada perlindungan wilayah dan perbatasan Arab Saudi, bukan melancarkan serangan ke Yaman," tegasnya.

Senada dengan hal itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menambahkan bahwa Kairo tetap memprioritaskan penyelesaian diplomatik setelah dirinya berkunjung ke Riyadh pada hari Rabu.

Pemungutan suara ini dilakukan setelah serangkaian diskusi parlemen secara tertutup dan penundaan otorisasi bantuan militer sebelumnya untuk Arab Saudi, yang notabene merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting bagi Mesir. Konstitusi Mesir mewajibkan adanya persetujuan dari dua pertiga anggota parlemen sebelum pasukan tempur dapat dikirim ke luar negeri.

Di sisi lain, Mesir nyatanya juga memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan Laut Merah. Serangan Houthi di dekat selat Bab al-Mandeb, rute utama dari dan menuju Terusan Suez, telah mengganggu aktivitas pelayaran dan memangkas pendapatan terusan secara signifikan.

Sebagai catatan, Mesir sebelumnya pernah bergabung dengan kampanye militer pimpinan Arab Saudi di Yaman pada tahun 2015 yang sebagian besar membantu mengamankan rute pelayaran dengan pasukan angkatan laut. Namun, Kairo tercatat belum pernah lagi melakukan pengerahan pasukan darat asing berskala besar sejak Perang Teluk pada tahun 1991 silam.

Dari sisi diplomasi, el-Sisi juga telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Kairo pada hari Senin untuk membahas ketegangan regional dan upaya perdamaian. Menurut kepresidenan Mesir, Guterres memuji upaya Kairo dalam mencegah eskalasi di Teluk dan menyebut diplomasi dapat membantu mengatasi perselisihan seputar program nuklir Iran dan gangguan pelayaran.

Melalui unggahan di platform X pada hari Senin, Guterres secara khusus memperingatkan bahwa pertempuran lebih lanjut berpotensi kuat berputar di luar kendali.

"Saya mendesak penahanan diri yang maksimal," pungkas Guterres.