Potret Baru IKN Dikepung Gedung Raksasa-Gemerlap Bak Lautan Bintang
Proyek strategis nasional ini didukung pendanaan dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga komitmen hibah internasional.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap II terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Proyek strategis nasional ini didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga komitmen hibah internasional. (Humas Otorita IKN)
Berdasarkan informasi yang disampaikan akun Thread ikn_ID, pendanaan pembangunan IKN mencakup alokasi APBN sebesar Rp48,8 triliun, skema KPBU senilai Rp134,22 triliun, serta investasi langsung swasta atau direct investment yang mencapai Rp75,7 triliun. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melanjutkan pembangunan ibu kota baru Indonesia.(Humas Otorita IKN)
Pada tahap kedua ini, pengerjaan difokuskan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sejumlah gedung yang masuk dalam rencana pembangunan meliputi gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY), berikut infrastruktur jalan pendukungnya. (Humas Otorita IKN)
Selain pembangunan gedung pemerintahan, penyediaan hunian juga terus digenjot untuk mendukung aktivitas aparatur negara di Nusantara. Pengembangan kawasan tempat tinggal tersebut mencakup pembangunan delapan tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 109 rumah tapak. (Humas Otorita IKN)
Di sisi lain, ekosistem perkotaan IKN mulai berkembang dengan beroperasinya sejumlah fasilitas pendukung, mulai dari institusi pendidikan, layanan kesehatan, perhotelan, hingga kawasan perdagangan. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru. (Humas Otorita IKN)
