Dukung Santri-Madrasah, Kesejahteraan Guru Naik dan Beasiswa Diperluas
Jakarta, CNBC Indonesia - Komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat pendidikan keagamaan selama dua tahun pemerintahan, menjadi salah satu langkah untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, serta mampu hidup rukun dalam perbedaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan kesejahteraan guru, perluasan akses pendidikan, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa, hingga penguatan kelembagaan pesantren.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan, dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian terhadap guru madrasah, santri, dan pesantren terus diperkuat, terutama bagi kelompok yang selama ini belum mendapatkan afirmasi kebijakan secara optimal.
"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama memastikan guru madrasah, santri, dan pesantren yang lama belum tersentuh afirmasi kebijakan secara optimal kini mendapat pengakuan dan dukungan yang setara," ujar Syahganda dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026)..
Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari peningkatan akses guru madrasah terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jumlah peserta PPG di lingkungan Kementerian Agama meningkat dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025. Pada saat yang sama, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Menurut Syahganda, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pengakuan profesionalitas guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Peran guru ini penting dalam membangun kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak peserta didik," tambah Syahganda.
Dia melanjutkan, dukungan pemerintah juga diarahkan untuk memastikan santri dan siswa madrasah memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas. Sepanjang 2025-2026, pemerintah menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah senilai Rp7 triliun bagi anak-anak pesantren dan mahasiswa.
Selain bantuan pendidikan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta siswa dan santri. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis menjangkau 6,3 juta siswa madrasah dan santri.
Berbagai program tersebut ditujukan untuk membantu mengurangi hambatan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.
"Dengan dukungan biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi, anak-anak dari keluarga sederhana diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka," tambah Syahganda.
Kata Syahganda, penguatan pendidikan pesantren juga dilakukan melalui pembenahan kelembagaan. Setelah diusulkan sejak 2019, Direktorat Jenderal Pesantren resmi terbentuk pada Maret 2026. Kehadiran direktorat jenderal ini memberikan ruang kelembagaan khusus bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan, perlindungan santri, dan kemandirian ekonomi.
Pembentukan lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pesantren, tidak hanya sebagai tempat menimba ilmu agama, tetapi juga sebagai institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kehidupan sosial masyarakat.
Syahganda menegaskan, rangkaian kebijakan tersebut menjadi fondasi untuk menyiapkan generasi santri dan madrasah yang mampu bersaing, memiliki akhlak yang baik, serta menghargai keberagaman di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Inilah fondasi untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, dan rukun dalam perbedaan. Seluruh langkah itu sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yaitu 'Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas'," ujarnya.
Melalui penguatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, dan pengembangan pesantren, pemerintah menempatkan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan.