Mau Industri Kapal RI Bangkit dari Kabur, Menperin Bikin Gebrakan Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengakui kemampuan industri perkapalan Indonesia masih tertinggal dari Vietnam, terutama dalam memproduksi kapal tanker berukuran besar. Akibatnya, sejumlah kebutuhan kapal tanker di dalam negeri masih harus dipenuhi melalui impor.
Sarmuji mengatakan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri galangan kapal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan produksi yang mampu bersaing dengan negara lain.
"Cukup kuat ini sebenarnya, ya karena belum dibandingkan dengan negara lain. Kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin tampaknya kita harus memacu diri supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Yang sebenarnya secara potensi mungkin lebih besar kita," kata Sarmuji dalam acara pelantikan dan pengukuhan DPP Iperindo periode 2026-2030 di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Ia mencontohkan Vietnam yang telah mampu memproduksi kapal tanker berukuran besar. Sementara itu, Indonesia masih mengimpor sejumlah jenis kapal tanker karena kemampuan industri dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut.
"Vietnam bisa produksi kapal tanker besar. Jadi banyak beberapa kebutuhan kapal itu, kapal tanker khususnya justru diimpor dari Vietnam. Mereka sudah canggih dan produknya kapal yang jenis besar," ujarnya.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri galangan kapal nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi. Terlebih, kebutuhan kapal di Indonesia cukup besar untuk mendukung transportasi penumpang, pengangkutan barang, serta konektivitas antarpulau.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai lebih dari 99.000 kilometer. Karakteristik geografis tersebut membuat transportasi laut menjadi bagian penting dari sistem logistik dan perekonomian nasional.
Di sisi lain, data Kemenperin menunjukkan nilai impor produk kapal, perahu, dan bangunan terapung mencapai US$5,30 miliar sepanjang 2022 hingga Juni 2026. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan ekspor yang tercatat sebesar US$4,53 miliar pada periode yang sama.
Menurut Sarmuji, besarnya nilai impor tersebut menunjukkan masih adanya peluang pasar domestik yang dapat dimanfaatkan oleh produsen kapal dalam negeri. Pemerintah pun mendorong substitusi impor untuk produk yang sudah atau berpotensi diproduksi di Indonesia.
"Bagi saya angka tersebut bukan semata-mata persoalan neraca perdagangan, ini adalah sinyal bahwa kita perlu memperkuat substitusi impor secara terukur, terutama pada produk yang telah atau dapat diproduksi di dalam negeri, sambil memastikan industri pengguna tetap memperoleh kualitas harga dan waktu penyerahan yang kompetitif," kata Sarmuji.
 Acara Pelantikan dan Pengukuhan DPP Iperindo di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Foto: (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Kemenperin Siapkan Peta Jalan Industri Kapal
Untuk memperkuat daya saing, Kemenperin tengah menyiapkan peta jalan industri perkapalan nasional. Dalam periode 2026-2030, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas galangan kapal, khususnya di luar Pulau Jawa dan Batam, agar mampu membangun kapal hingga 30.000 deadweight tonnage (DWT).
Kapasitas pembangunan kapal tanker juga ditargetkan meningkat hingga 60.000 DWT. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan armada yang selama ini masih mengandalkan produk impor.
Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 127 perusahaan industri komponen kapal, dengan sekitar 90% di antaranya merupakan usaha kecil dan menengah (UKM).
Adapun industri galangan kapal nasional menyerap sekitar 37.000 tenaga kerja, sementara industri komponen kapal menyerap sekitar 6.000 pekerja. Data Kemenperin juga mencatat terdapat 16.620 tenaga kerja bersertifikat keahlian pengelasan atau welder.
Sarmuji menilai penguatan industri perkapalan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah galangan. Peningkatan kapasitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan penguasaan teknologi juga diperlukan agar produsen kapal Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.
Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan mitra asing untuk mengembangkan teknologi perkapalan. Sarmuji menyebut, delegasi dari Rusia sebelumnya telah menawarkan kerjasama melalui perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.
"Kemarin kami menerima delegasi dari Rusia, menawarkan kerjasama. Jadi kalau ini nanti bisa disambut oleh pengusaha dalam negeri mungkin bisa joint investasi, mengembangkan kapal dengan teknologi yang lebih advance," ujarnya.
Selain peningkatan kemampuan produksi, pemerintah juga mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan teknologi ramah lingkungan. Dalam peta jalan 2026-2030, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri perkapalan ditargetkan mencapai 40%, sebelum meningkat menjadi 50% pada periode 2031-2035.
(wur) [Gambas:Video CNBC]