2 Tahun Memimpin, Prabowo Berkomitmen Dukung UMKM Entaskan Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komitmen Pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan. Hal tersebut menjadi salah satu janji Presiden Prabowo sejak dilantik menjadi Presiden pada (20/10/2024) silam.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar bahkan sempat mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif.

"Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas," ujar Muhaimin dalam keterangan resmi, Senin (12/10/2026).

Komitmen lain yang dibuktikan pemerintah yakni terkait rencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah percaya, dengan kemudahan yang diberikan untuk menaikkan rasio kewirausahaan dan menciptakan wirausaha-wirausaha muda, wirausaha-wirausaha baru, dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pasalnya, saat pemerintah mampu menciptakan beberapa wirausaha unggulan di Tanah Air, maka penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect yang dihasilkan juga akan semakin terbuka.

Asal tahu saja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 terkait penyesuaian kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagi UMKM dengan dengan omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar per tahun maka berhak memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% namun bagi UMKM dengan omzet di Bawah Rp 500 juta bisa mendapatkan PPh sebesar 0%.

Selain itu, perlindungan UMKM selain dilakukan lewat insentif juga dilakukan dengan melindungi sektor hulu-hilir termasuk dengan menekan peredaran produk impor ilegal seperti dari China. Kementerian UMKM dan Kemenperin bekerjasama memperkuat sistem pengawasan produk impor di e-Commerce sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas.

Di sisi lain Kementerian UMKM mencatat kinerja positif bisnis UMKM yang berhasil masuk tumbuh hingga naik kelas masuk pasar global. Melalui aplikasi SAPA UMKM, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI), edukasi produk dan pelatihan pelaku usaha UMKM hingga akses pembiayaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM.

Untuk diketahui, UMKM yang mencapai 57 juta dan integrasi sistem pusat dan daerah menjadi tantangan bagi penguatan UMKM RI. Tidak berhenti di situ, dukungan kepada UMKM juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan platform digital memberatkan UMKM lokal secara sepihak.

"Kami mendukung penuh upaya Kementerian UMKM untuk melindungi pelaku UMKM. Platform digital harus berjalan adil dan tidak boleh membebani usaha kecil-menengah serta masyarakat secara sepihak. Pemerintah hadir sebagai pelindung agar UMKM lokal bisa tumbuh dengan tenang dan berkembang secara berkelanjutan," tegas Meutya.

Meutya Hafid menambahkan bahwa Kemkomdigi siap mendukung pengaturan dan kebijakan yang berkeadilan bagi UMKM sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, regulasi terkait masih dalam proses menuju pengesahan resmi.

Pemerintah menekankan bahwa setiap penyesuaian biaya layanan oleh platform marketplace harus dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMKM. Pendekatan awal akan bersifat persuasif, namun langkah tegas akan diambil jika pelanggaran terhadap semangat perlindungan UMKM terus berlanjut.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda besarnya peran UMKM membuat pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pemerataan dan ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, UMKM juga telah terbukti dan teruji dalam menghadapi gejolak sejak krisis tahun 1998 dan 2008.

"UMKM kita sedikit yang berkaitan dengan ekspor impor. Pasar mereka domestik, bahan baku juga sebagian besar dari dalam negeri. Maka tidak ayal, ketika krisis global 1997-1998, UMKM masih bisa bertahan meskipun banyak juga yang gulung tikar," ungkap Nailul kepada CNBC Indonesia.

Sementara itu, Zabay Collection, Mariani Montu, UMKM asal Manado mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah kepada UMKM. Menurutnya, Mariani menyebutkan sebagai UMKM binaan Bank Indonesia, dirinya mendapatkan dukungan alat hingga perluasan akses pasar.

"Batik yang dikembangkan kini bisa pameran hingga keluar negeri," tegas dia.

Mariani juga merinci karena kerap kali dibawa BI untuk pameran di berbagai daerah, Zabay Collection juga makin paham pangsa pasar dan menyesuaikan produk.

Dia berharap berharap berbagai kemudahan yang diberikan kepada UMKM bisa berlangsung lama, agar lebih banyak UMKM mendapatkan pengalaman seperti yang dirinya rasakan.