Wilayah Kepulauan dan Timur RI Masih Terbatas Dapat Akses Keuangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) 2025 menunjukkan akses keuangan daerah masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur RISE Indonesia Caroline Mangowal mengatakan, masih banyak daerah di kepulauan dan wilayah timur di Indonesia yang memiliki tingkat akses keuangan rendah.

Hal tersebut ditunjukkan dengan kebanyakan wilayah kepulauan dan timur Indonesia masuk dalam kategori dasar dan mulai berkembang dalam kategori IKAD 2025.

Sementara di wilayah barat, khususnya Jawa, kabupaten/kota kebanyakan masuk dalam kategori berkembang hingga unggul.

Sebagaimana dalam skor IKAD, yang masuk kategori dasar ialah 0-2,03, mulai berkembang 2,04-2,84, berkembang 2,85-3,65, hampir unggul 3,66-4,45, serta unggul 4,46-10.

"Di Jawa akses (keuangan) banyak hijau (kategori hampir unggul). Tapi masih ada juga merah (kategori dasar) dan orange (kategori mulai berkembang) khususnya kepulauan masih banyak yang merah dan wilayah timur," ujar Caroline pada Senin (19/10/2026).

Merespons catatan itu, pemerintah menegaskan, pemerataan akses keuangan akan terus ditingkatkan, karena menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ketersediaan data yang terintegrasi diperlukan agar Pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan, menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah, serta mengarahkan pembangunan ekonomi secara lebih merata, karenanya dashboard IKAD kini telah resmi diluncurkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan terus berkontribusi untuk mendukung pemerataan akses keuangan bagi masyarakat. Didukung dengan adanya anggaran dukungan tematik inklusi keuangan.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan mengatakan total realisasi dukungan tematik inklusi keuangan sesuai kewenangan daerah hingga kuartal III-2026 mencapai Rp2,52 triliun atau 42,47% dari pagu Rp5,93 triliun.

Realisasi anggaran nasional tersebut ditopang oleh realisasi provinsi DKI Jakarta senilai Rp537,25 miliar dari pagu total Rp2,02 triliun.

Adapun provinsi Sumatra dan Banten adalah wilayah dengan realisasi anggaran dukungan tematik inklusi keuangan tertinggi hingga kuartal III-2026.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi anggaran Sumatra Utara mencapai Rp207,8 triliun atau 86,37% dari pagu anggaran sebanyak Rp240,68 miliar.

Sementara Banten mencapai Rp250,66 triliun atau 82,49% dari pagu anggaran Rp303,86 triliun. Selanjutnya ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, masing-masing mencapai 76,89% dan 73,69% dari pagu total.