BP BUMN-Kementerian Investasi Bakal di Bawah Kemenko Hilirisasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memberikan bocoran mengenai kementerian yang akan berada di bawahnya. Kelak, daftar kementerian itu akan ada dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Sebelumnya, Bahlil pernah menyebutkan bahwa ada tiga kementerian yang berada di bawahnya yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM.

Nah yang terbaru, BP BUMN juga akan berada di bawah Kemenko yang dipimpinnya. "Itu kan nanti di Perpres, mungkin Perpres-nya sebentar lagi selesai. Tetapi yang tadi rapat dengan saya, itu adalah Pak BP BUMN, Kementerian Investasi, Insya Allah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kementerian Kemenko Hilirisasi, ya. Rasa-rasanya ya. Tapi itu baru feeling ya, feeling," terang Bahlil saat Konfrensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Anggaran Kemenko Hilirisasi & Transisi Energi

Sebelumnya, Bahlil sudah menjelaskan bahwa operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sepenuhnya menggunakan alokasi anggaran Kementerian ESDM. Langkah ini diambil agar pembentukan kementerian koordinator baru tidak menciptakan pembengkakan pengeluaran negara.

"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM. Tidak ada menko, nanti di situ dibagi. Yang kedua, gajinya juga satu aja. Sekalipun dua Perpres, gajinya satu aja," ujar Bahlil.

Selain gaji tunggal, Bahlil mengungkapkan bahwa seluruh penghasilan dan dana operasional menteri yang ia terima selama ini rutin disisihkan untuk kegiatan sosial.

"Dan memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, insya Allah saya dari gaji saya maupun dari dana operasional saya selalu saya sisihkan semuanya untuk kepada saudara-saudara saya yang berhak untuk saya bantu. Ada di yang teman-teman kan aktivis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak. Jadi itu saya kasih ke situ, kemudian yang membutuhkan, ya," jelasnya dalam paparan.

Lebih lanjut, dari sisi tata kelola penganggaran, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak membentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri. Seluruh fungsi administrasi dan koordinasi dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan DIPA Kementerian ESDM.

"DIPA-nya juga cuma DIPA satu, DIPA Menteri ESDM. Ruang lingkup koordinasinya aja yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai media bilang ini karena menambah kementerian, pemborosan uang negara, enggak ada," tambahnya.

Mengenai ruang lingkup tugasnya, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi difokuskan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Koordinasi tersebut melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Perindustrian guna mempercepat program hilirisasi dan kedaulatan energi nasional.

"Nah, Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian lain yang bisa kita melakukan sinkronisasi agar kemudian bisa melakukan percepatan," tandasnya.