Dipercaya Prabowo, Ini Rencana Kepala BNPB Kristomei Tangani Karhutla

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi bicara mengenai upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (15/10/2026).

Saat ditanya mengenai rencana penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan ini, dia belum bisa memastikan.

"Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana. Apakah nasional atau daerah, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana respons dan kecepatannya. Jangan sampai statusnya besar, tapi responsnya tidak ada, itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu," kata Kristomei.

Lebih lanjut, Menurutnya bencana yang dihadapi saat ini sangat beragam mulai dari kebakaran hutan, banjir, erupsi gunung merapi, dan lainnya. Untuk itu, dia akan bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan penyelesaian persoalan bencana.

Selain itu menurutnya perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Menurutnya bencana yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan hanya bertumpu pada satu lembaga.

"Kalau saya bilang rope analogy, seperti analogi tali tambang. Semua terlibat, semua Kementerian dan lembaga, TNI, Polri, harus bersama-sama termasuk masyarakat," katanya.

Kristomei juga berjanji akan segera menyelesaikan persoalan karhutla sesegera mungkin.

"Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit. Itu akan kita evaluasi ke depan sehingga tidak ada lagi korban yang sia-sia," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kristomei juga bicara mengenai rencana menerima bantuan negara lain. Dia tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan, meskipun akan selektif.

"Nanti kita lihat bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu aset-aset kita yang sudah bisa kita lakukan, baik Pemda, Pempus, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan," katanya.

"Artinya gini, ini kan permasalahan bersama. Harus segera, baik masyarakat, pemda, pempus, jangan hanya BNPB saja. Kalau BNPB enggak akan mampu," tambahnya.