Pariwisata RI Belum Balik Normal Usai Covid, Pengusaha Bongkar Datanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan kondisi pariwisata di Indonesia masih mengalami tekanan dan belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Meski begitu, jumlah akomodasi hotel di Indonesia tumbuh signifikan.

Ketua Umum GIPI Hariyadi B.S. Sukamdani memberikan contoh untuk total akomodasi hotel pada 2025 sebanyak 34.702 unit. Angka itu meningkat 20,4% dibandingkan 2021 yang mencapai 27.607 unit.

"Jadi kalau kita melihat data di 2025 untuk sektor perhotelan dibandingkan dengan tahun 2021, itu terjadi peningkatan dari sisi suplai yaitu peningkatan dari jumlah hotel dan akomodasi secara total sebesar 19,5% menjadi 34.702 unit. Dibandingkan dengan 2021, jumlahnya mencapai 27.607 unit," kata Hariyadi dalam konferensi pers Rapimnas dan Rakernas IV GIPI, Rabu (14/10/2026).

Sedangkan untuk okupansi perhotelan di 2025 juga membaik dibandingkan 2021, di mana rata-rata okupansinya mencapai 49,26% dari sebelumnya hanya 36,64%. Sayangnya jika dibandingkan dengan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, okupansi hotel belum kembali normal di mana saat itu rata-ratanya mencapai 54,99%.

"Tingkat okupansi rata-rata di 2021 mencapai 36,64%, di 2025 adalah 49,25%. Nah kalau kita lihat sebelum Covid-19 atau di 2019, okupansinya mencapai 54,99%. Jadi kalau dari sektor jasa akomodasi, kalau kita lihat dari sisi penambahan suplai dan juga penurunan okupansi, maka mungkin itu ada korelasi karena kenaikan suplainya juga cukup besar," terang Hariyadi.

Secara akumulasi, menurutnya, kondisi jasa akomodasi cenderung stabil atau stagnan, karena adanya kenaikan suplai atau penambahan jumlah akomodasi.

"Jadi perkembangannya kita anggap tidak terlalu signifikan alias stagnan, jangan dilihat dari penurunan okupansinya saja," ujarnya.

Dari sisi sektor penerbangan, Hariyadi mengungkapkan masih adanya tantangan, di mana jumlah penumpang pesawat domestik di 2025 turun 22,9% menjadi 61,2 juta orang, dari sebelumnya pada 2019 yang mencapai 79,4 juta orang.

"Jadi kalau kita melihat seperti ini, maka secara angkutan penumpang, terutama pesawat domestik itu turun, tapi secara catatan di masing-masing unit sektor itu relatif stabil," jelas Hariyadi.

Tak hanya itu saja, jumlah unit pesawat maskapai nasional pada 2025 juga masih rendah dibandingkan dengan 2019, di mana jumlah 2025 mencapai 560 unit, turun dari posisi 2019 yang mencapai 616 unit. Sementara dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), jumlah pada 2025 masih lebih rendah dari 2019, di mana pada 2025 jumlahnya mencapai 15,39 juta orang, sedangkan di 2019 mencapai 16,11 juta orang.

Namun, pada periode Januari-Agustus 2026, rata-rata pertumbuhan wisman ke Indonesia mencapai 5,38%, sehingga jika pertumbuhan ini konsisten terjaga, maka pihaknya memproyeksikan kunjungan wisman di 2026 bisa pulih dari 2019, di mana pihaknya memproyeksikan kunjungan wisman di 2026 mencapai 16,22 juta orang.

"Data kunjungan Wisman, ini juga trennya dari Januari hingga Agustus 2026, mencapai 10,57 juta, tumbuh ata-ratanya 5,38%, dibandingkan dengan periode yang sama di 2025. Jadi kalau trend ini terus terjaga, tumbuhnya setiap bulan 5,38%, maka di 2026 itu akan tercapai 16,2 juta orang wisman, bisa pulih dari 2019," ungkap Hariyadi.

Pihaknya pun mencatat ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh industri pariwisata di Indonesia. Adapun kendala pertama adalah promosi yang tidak optimal karena terbatasnya anggaran dari Kementerian Pariwisata. Kedua yakni dana yang dipungut dari sektor pariwisata tidak dibelanjakan untuk sepenuhnya mendukung pertumbuhan pariwisata.

"Contohnya, pungutan biaya visa Rp 5,03 triliun di 2024 dan pajak pariwisata yang dipungut oleh daerah, ini contohnya aja ya, DKI Jakarta itu memungut pajak hotel untuk 2023 adalah Rp 1,9 triliun dan untuk restoran Rp 3,95 triliun. Sedangkan Bali, data 2025 untuk hotel dan restoran digabung jadi satu itu Rp 8,66 triliun. Sebagai gambaran, anggaran Kemenpar 2026 adalah Rp 1,8 triliun. Jadi kalau kita lihat dari potensi-potensi yang ada ini, yang kembali dari pariwisata itu relatif kecil," jelasnya.

Ketiga, harga tiket pesawat yang masih tinggi, membuat penumpang terutama perjalanan domestik kini lebih selektif untuk mencari penerbangan.

"Kendala yang kita hadapi adalah masih tingginya harga tiket, karena tingginya harga avtur dan besarnya biaya penerbangan lainnya, seperti penggunaan PPN avtur, biaya passenger service charge, biaya ground handling, biaya suku cadang pesawat, dan lain-lain," ujarnya lagi.

Selain itu, ada beberapa kendala lain seperti biaya tenaga kerja yang terus meningkat, regulasi yang berbiaya tinggi, kurangnya dukungan pembiayaan perbankan, dan lain-lainnya.

Namun, Hariyadi juga mengungkapkan masih ada peluang di industri pariwisata Indonesia, seperti pelemahan rupiah, makin bermunculan destinasi wisata yang beragam dan atraktif, jumlah penerbangan internasional ke beberapa daerah Indonesia yang bertambah, dan pola perjalanan kelompok menengah ke atas dan Gen Z yang mulai melakukan perjalanan wisata di dalam negeri.

"Kita juga ada peluang sebetulnya untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata kita. Pertama adalah nilai rupiah yang terdepresiasi, menjadikan pariwisata di Indonesia itu sebetulnya menjadi lebih kompetitif. Jumlah penerbangan internasional menuju beberapa bandara internasional di berbagai daerah, itu juga mengalami peningkatan," pungkas Hariyadi.