Produksi Nikel Hasil Hilirisasi RI Diramal Turun Tahun Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memproyeksikan total produksi nikel olahan hasil hilirisasi di dalam negeri akan mengalami penurunan sebesar 3,5% hingga 4% pada 2026. Penurunan volume produksi tersebut terjadi jika dibandingkan dengan total capaian produksi nasional pada 2025 yang menembus 2,5 juta ton.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mencatat penurunan produksi tersebut dihitung berdasarkan estimasi realisasi pengolahan industri nikel nasional saat ini. Dia menyebutkan produksi olahan nikel pada 2026 akan kembali mengalami penyesuaian sebelum beroperasinya proyek-proyek pemurnian baru.
"FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4% jika dibandingkan produksi tahun 2025 (total 2,5 juta ton Ni)," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Jika dibandingkan, pihaknya mencatat total produksi nikel hasil hilirisasi pada 2025 terdiri atas 2,05 juta ton produk Nickel Pig Iron (NPI), Ferronickel (FeNi), dan Matte. Sementara itu, sebesar 450 ribu ton sisanya diproduksi dalam bentuk produk hidrometalurgi berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan nikel sulfat.
"Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP - Nikel Sulfat," jelasnya.
Penurunan produksi pada 2026 diproyeksikan bersifat sementara karena kapasitas produksi nikel nasional diperkirakan kembali melonjak pada 2027. Lonjakan tersebut ditopang oleh selesainya tahap konstruksi serta masuknya fase komisioning dari proyek-proyek fasilitas pengolahan berbasis High Pressure Acid Leach (HPAL).
"Pada tahun 2027 akan ditandai oleh penambahan kapasitas produksi dari proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang akan selesai tahap konstruksinya, dalam waktu dekat memasuki tahapan komisioning dan operasi penuh," imbuhnya.
Penambahan kapasitas produksi dari smelter HPAL tersebut akan meningkatkan volume produk MHP pendukung baterai kendaraan listrik. Kapasitas produksi MHP nasional yang tercatat sebesar 450 ribu ton nikel pada 2025 diperkirakan meningkat hingga lebih dari 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.
Wacana Moratorium Smelter Nikel
Sebelumnya, pemerintah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Hal itu menimbang kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global yang menyebabkan anjloknya harga nikel dunia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih sebatas memproduksi bahan setengah jadi pada kisaran 50-60%. Menurutnya, kondisi pasokan saat ini telah melebihi kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton sehingga berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ungkapnya di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, dikutip Rabu (14/10/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global.
"Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya.
Di samping menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan bahwa komoditas mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian atau perkebunan.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya," tutupnya.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]