Menlu Tata: Diplomasi Harus Terasa Sampai di Meja Makan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir, atau yang akrab disapa Tata, menegaskan diplomasi Indonesia ke depan akan difokuskan untuk memperkuat ketahanan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu prioritasnya adalah memastikan kerja sama luar negeri berdampak langsung pada kebutuhan rakyat, mulai dari pangan, energi, perdagangan hingga investasi.

"Pokoknya sederhana: Diplomasi harus terasa sampai di meja makan," kata Tata dalam pernyataan pers seusai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia menegaskan arah politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi, bukan selera pribadi seorang menteri.

"Ini bukan halaman baru, ini adalah bab berikutnya di buku yang sama," ujar Tata, merujuk pada kesinambungan kebijakan luar negeri dari era Sugiono.

Ia menyatakan Indonesia akan tetap menjalin hubungan dengan semua negara tanpa terikat pada blok tertentu, sembari bersikap tegas jika kepentingan nasional terganggu. Menurutnya, Indonesia harus berperan sebagai pembangun jembatan dan pendamai di tengah konflik global.

Untuk menerjemahkan diplomasi menjadi hasil konkret, pemerintah akan memperkuat kerja sama bilateral di sejumlah sektor strategis. Tata mencontohkan kolaborasi dengan Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan produksi beras, kerja sama dengan Vietnam di bidang investasi peternakan sapi perah, serta pengembangan pembangkit listrik tenaga thorium dan panas bumi bersama Jepang.

Indonesia juga membangun ekosistem baterai dan mendorong investasi dengan China.

Di bidang perdagangan, Tata mengatakan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa telah tuntas secara substansi, sementara perjanjian dengan Kamerun dan Peru telah ditandatangani. Indonesia juga akan melanjutkan perundingan dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mercosur, Turki, Georgia, Chile, dan Uzbekistan.

"Perjanjian bukan garis akhir. Perjanjian adalah garis awal," katanya, seraya menekankan pentingnya tindak lanjut berupa rencana aksi dan kesepakatan sektoral.

Perlindungan WNI di luar negeri juga menjadi prioritas, dengan Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus sejak 2024. Di tingkat kawasan, Indonesia akan mendorong ASEAN agar lebih efektif menjaga stabilitas dan menghasilkan langkah nyata.

Sementara di tingkat global pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi sistem multilateral, mendorong penegakan hukum internasional yang adil, serta melanjutkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat Indonesia di dalam negeri sekaligus meningkatkan kepercayaan dan posisi Indonesia di dunia.