99 Daerah Tumbuh di Atas 6% Tapi Ekonomi RI Masih Belum Rata, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sebanyak 99 kabupaten/kota di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6% sepanjang semester I-2026. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya merata karena masih terdapat sejumlah provinsi yang tumbuh di bawah rata-rata nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya merupakan akumulasi dari kinerja ekonomi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan nasional.

"Ada 99 kabupaten/kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 tahun 2026," ujar Amalia dalam konferensi pers sinergi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPS.

Menurut dia, sejumlah daerah mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi berkat dukungan sektor industri pengolahan, investasi, hingga peningkatan produktivitas pertanian.

Kabupaten Kendal, misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh aktivitas industri manufaktur. Hal serupa terjadi di Kabupaten Batang, yang memperoleh dorongan dari aktivitas kawasan industri di wilayah tersebut.

Namun, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak hanya berasal dari daerah berbasis industri besar maupun pertambangan. Amalia mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang mampu mencatat pertumbuhan mendekati 7% melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, masuknya investasi, serta pengembangan industri pengolahan porang.

"Di Sidrap itu contoh kabupaten yang bisa tumbuh mendekati 7% karena dia meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dia juga mendorong investasi masuk, membuat industri porang di situ, dan ekonomi bisa tumbuh," jelasnya.

Amalia menilai, contoh tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dapat diperkuat melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah, tidak hanya dengan mengandalkan sumber daya alam.

Di sisi lain, BPS mencatat masih ada sejumlah provinsi yang pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata antardaerah.

Amalia mengatakan, penguatan ekonomi perlu terus didorong, termasuk di wilayah Sumatra. Sementara itu, seluruh provinsi di Pulau Jawa tercatat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang dibahas dalam konferensi pers tersebut.

Data pertumbuhan daerah ini menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan, terutama untuk memperluas sumber pertumbuhan dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah yang belum tumbuh optimal.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menilai, capaian sejumlah kabupaten/kota yang tumbuh di atas 6% dapat menjadi contoh untuk direplikasi di daerah lain.

Menurut Dradjad, pemerintah perlu mempelajari faktor yang mendorong daerah-daerah tersebut tumbuh tinggi, termasuk peran industri pengolahan dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal.

Ia pun optimistis pengalaman daerah dengan pertumbuhan tinggi dapat menjadi salah satu penopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027.

Bahkan, Dradjad menilai pertumbuhan ekonomi berpotensi melampaui target tersebut apabila momentum pertumbuhan dapat terus dibangun. Ia juga menyebut target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden sebagai sasaran yang menurutnya dapat dicapai dengan dukungan kebijakan dan penguatan ekonomi daerah.

Meski demikian, pemerataan pertumbuhan tetap menjadi tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan di daerah yang sudah berkembang dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di sejumlah pusat industri atau daerah tertentu.