Anggota DPR Dukung Rencana Bahlil Moratorium Proyek Smelter Nikel

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI angkat suara soal wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara (moratorium) pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

Wacana tersebut dinilai tepat lantaran kapasitas smelter Nickel Pig Iron (NPI) di dalam negeri sudah berada dalam kondisi melimpah atau overload.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Kapoksi Golkar di Komisi XII Bambang Patijaya menyebutkan bahwa pihaknya mendukung jika pemerintah membuka opsi moratorium akibat pasokan nikel yang melebihi kebutuhan pasar sehingga menekan harga.

Pihaknya menilai kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk mengalihkan investasi ke industri pengolahan lanjutan.

"Terkait dengan hilirisasi tahap pertama, Indonesia sebetulnya sudah cukup berhasil. Pada produk nikel misalnya, ada NPI dan ferronickel, tetapi sebagian besar produk NPI itu memang dijual ke luar negeri. Sementara yang kita butuhkan sekarang ini adalah hilirisasi lanjutan, jadi tidak berhenti pada pembangunan pabrik atau smelter setengah jadi tahap pertama," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).

Dia menyebut, sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini tercatat baru melakukan pengolahan nikel dengan tingkat kadar sekitar 50% hingga 60%. Hasil olahan setengah jadi berbentuk NPI dan feronikel tersebut mayoritas langsung dijual ke luar negeri, sehingga nilai tambah ekonomi bagi Indonesia belum maksimal.

"Nah, yang kita harapkan itu memang industri investasi yang mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi turunan-turunan lainnya," imbuhnya.

Dengan begitu, rencana penghentian izin smelter nikel setengah jadi tersebut akan dibahas di tingkat kementerian sebelum dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya meminta pemerintah memastikan agar arah investasi baru benar-benar difokuskan pada fasilitas pengolahan produk turunan nikel tingkat lanjut.

"Untuk itu kami terbuka dengan segala ide dan masukan, termasuk apa yang menjadi gagasan dari Menteri ESDM untuk moratorium smelter nikel setengah jadi. Karena memang sebetulnya di Indonesia, kalau untuk smelter NPI kita sudah overload. Yang kita perlukan ini adalah smelter lanjutan yang mengolah NPI tersebut," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan pihaknya tengah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Hal itu menimbang kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global yang menyebabkan anjloknya harga nikel dunia.

Dia membeberkan bahwa sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih sebatas memproduksi bahan setengah jadi pada kisaran 50-60%.

Menurutnya, kondisi pasokan saat ini telah melebihi kebutuhan pasar hingga mencapai 2,5 juta ton, sehingga berdampak langsung pada penurunan harga nikel di pasar internasional.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ungkapnya di sela acara Investor Daily Summit 2026, di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan mengatur volume produksi nasional agar komoditas tambang Indonesia tidak dijual murah saat pasar sedang jenuh. Meskipun kapasitas terpasang smelter secara teori terbilang tinggi, tingkat operasional riil di lapangan akan disesuaikan secara terukur dengan dinamika supply and demand global.

"Sekalipun kapasitas terpasang contoh katakanlah 10, mungkin yang akan bisa berproduksi selama kita masih terjadi oversupply tidak sampai 10. Itu yang kita akan atur ya. Kalau kita mengikuti terus permintaan smelter, itu harga kita pasti akan jatuh," imbuhnya.

Di samping menjaga kestabilan harga dan mengoptimalkan penerimaan negara, pengendalian produksi ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam nasional. Bahlil mengingatkan bahwa komoditas mineral seperti nikel bersifat terbatas dan tidak dapat tumbuh kembali seperti sektor pertanian atau perkebunan.

"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita juga banjiri, nanti barang kita murah. Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Kalau nikel, batu bara, diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi tolong kita jaga ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa ya," tandasnya.