IMF Bunyikan Alarm Dunia, Kebutuhan Paling Pokok Warga Bumi Terancam

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan peringatan keras. Lembaga itu menyebutkan bagaimana lonjakan harga untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan energi, bakal jauh lebih persisten dan tahan lama dari perkiraan sebelumnya.

Mengutip The Manila Times, Jumat (9/10/2026), harga berbagai komoditas global sudah bertengger di level yang sangat tinggi selama beberapa tahun terakhir. Malapetaka ekonomi ini awalnya didorong oleh krisis rantai pasokan di era pandemi, yang kemudian diperparah oleh meletusnya perang berdarah di Ukraina dan Iran.

Perang di Ukraina diketahui telah melumpuhkan rantai pasokan untuk banyak barang terkait makanan serta energi. Di sisi lain, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran telah membuat harga energi dan pupuk meroket tajam akibat penutupan rute pasokan utama di kawasan Teluk.

"Kami menemukan bahwa harga kebutuhan pokok relatif terhadap barang lain terus meningkat selama lebih dari setahun setelah dimulainya episode tipikal, dan tetap terus-menerus tinggi," kata IMF dalam sebuah unggahan blog yang menyertai laporan terbarunya Selasa.

"Akibatnya, masyarakat tidak hanya menghadapi lonjakan biaya makanan dan energi yang bersifat sementara, tetapi juga penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok yang berlangsung lama dibandingkan barang-barang lainnya," tambahnya.

Saat ini, rumah tangga di seluruh dunia kini harus berjuang mati-matian menghadapi peningkatan biaya hidup. Kenaikan upah tidak mampu mengimbangi tekanan harga yang tiada henti.

Perang Iran yang pecah pada bulan Februari tahun ini telah mendorong inflasi global secara masif dan memaksa IMF untuk merevisi naik proyeksi metrik tersebut menjadi 4,7% di seluruh dunia pada tahun 2026. Angka tersebut melesat dibandingkan 4,1% pada tahun sebelumnya.

IMF sendiri dijadwalkan akan merilis bagian utama dari pembaruan Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Outlook) pada minggu depan, yang akan memuat angka-angka baru untuk proyeksi pertumbuhan dan inflasi global. Laporan Selasa itu merupakan bagian dari rilis tersebut yang berfokus pada pelajaran berharga dari krisis biaya hidup selama lima tahun terakhir.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa konsekuensi dari apa yang disebut sebagai guncangan pasokan ini meluas jauh melampaui inflasi tinggi yang hanya berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi ini telah memaksa bank sentral di seluruh dunia untuk mulai menaikkan suku bunga.

Meskipun menaikkan suku bunga utama dapat membantu memerangi harga yang lebih tinggi, langkah moneter ini juga cenderung memperlambat aktivitas ekonomi-sebuah tindakan penyeimbangan yang sangat sulit bagi negara-negara berkembang yang mungkin tidak mampu menanggung perlambatan tersebut.

"Inflasi tetap tinggi lama setelah lonjakan awal pada harga makanan dan energi," papar IMF menyatakan bahwa tekanan inflasi yang terus-menerus merupakan ancaman nyata bagi stabilitas makroekonomi banyak negara.

"Ekspektasi inflasi juga naik dan bertahan di atas level pra-krisis selama bertahun-tahun, yang menunjukkan bahwa episode ini dapat mempersulit upaya bank sentral untuk mengendalikan inflasi," tambahnya.

Beban kenaikan harga yang mencekik ini jatuh secara tidak proporsional pada keluarga kelas pekerja. Bagi mereka, pengeluaran untuk kebutuhan pokok adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar, serta menyita porsi yang jauh lebih besar dari total pengeluaran bulanan mereka.

Sebagai akibatnya, inflasi yang tidak terkendali ini memiliki dampak yang substansial pada lonjakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Untuk memitigasi krisis yang semakin dalam, IMF mendesak negara-negara di dunia agar menghindari pemberian subsidi yang berbasis luas.

Negara-negara justru diarahkan untuk mengeluarkan transfer tunai yang ditargetkan dan bersifat sementara khusus kepada mereka yang paling membutuhkannya. Namun di lapangan, dengan tingkat utang global yang masih berada di level yang sangat tinggi, banyak negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang tidak lagi memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program tersebut, terutama setelah dihantam rentetan guncangan berulang sejak pandemi.