Agrinas Dapat 794 Ribu Ha Lahan di Papua, Setengahnya Jadi Kebun Sawit

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mendapat mandat mengelola sekitar 794.000 hektare lahan di Papua. Namun, perusahaan menegaskan lahan tersebut tidak seluruhnya akan dibuka menjadi perkebunan sawit.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan dari total lahan tersebut, sekitar 400.000 hektare direncanakan untuk pengembangan perkebunan sawit. Sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan untuk fungsi lingkungan dan sosial.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya Agrinas menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan. Lahan yang tidak sesuai untuk perkebunan akan dipertahankan sebagai kawasan hutan, konservasi maupun ruang bagi masyarakat adat.

"Di Papua itu kita mendapatkan sekitar 794.000 hektare. Dari jumlah itu kurang lebih 400.000 hektare untuk sawit. Jadi tidak semuanya kita tanam, karena sekitar 45% kita pertahankan untuk hutan, konservasi, masyarakat dan adat," kata Ghani dalam diskusi bersama media, Kamis (8/10/26).

Dengan komposisi tersebut, Agrinas tidak hanya mengejar perluasan perkebunan di Papua. Perusahaan juga menyatakan akan melakukan pemetaan lebih lanjut terhadap kondisi lahan sebelum menentukan penggunaannya.

Ghani menjelaskan sebagian area memang memiliki karakteristik yang tidak tepat untuk perkebunan. Karena itu, pembukaan lahan akan disesuaikan dengan kondisi kawasan serta ketentuan mengenai lingkungan dan kawasan hutan.

"Kurang lebih 55% bisa kita tanam dan 45% kita pertahankan. Jadi kita tidak punya prinsip bahwa seluruh lahan yang kita dapat harus menjadi kebun sawit," ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan kawasan hutan yang dipertahankan diharapkan dapat menjaga fungsi ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perkebunan. Agrinas menilai aspek lingkungan akan semakin penting untuk mendapatkan sertifikasi dan akses pasar.

"Jadi kita ingin tetap ada keseimbangan. Ada lahan yang produktif untuk sawit dan memberikan nilai ekonomi, tetapi ada juga sekitar 45% yang tetap menjadi hutan, konservasi, kawasan masyarakat dan adat. Itu komitmen kita," kata Ghani.