Swasta Masih Terjepit 'Bottleneck', Wamenko Dradjad Turun Tangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengakui sektor swasta masih menghadapi berbagai hambatan atau bottleneck yang menghambat investasi maupun kegiatan usaha. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko Perekonomian) Dradjad Hari Wibowo mengaku turun langsung membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membereskan berbagai kendala yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

Menurut Dradjad, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat peran swasta belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hambatan tersebut mulai dari perizinan yang berbelit, ketidaksinkronan kebijakan, hingga persoalan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Nah, swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks, berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Nah, juga saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga supaya hambatan-hambatan bagi swasta, baik untuk investasi, baik untuk operasi mereka, itu bisa kita kurangi," kata Dradjad dalam pertemuan dengan sejumlah media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memetakan berbagai hambatan tersebut berikut sektor-sektor yang paling terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kontribusi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

"Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian sektor-sektornya juga sudah kita identifikasikan," ujarnya.

Dradjad menegaskan penguatan peran swasta menjadi penting karena pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen fiskal dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dan ekspansi usaha dari sektor swasta dinilai menjadi salah satu mesin pertumbuhan yang harus diperkuat.

Selain fokus mengurai hambatan investasi, pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di antaranya sektor pariwisata dan industri pengolahan yang dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Pemerintah, kata dia, akan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan mulai dari stimulus, standardisasi, hingga penguatan basis data dan statistik guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut.

Fokus Ekonomi Rakyat

Di sisi lain, Dradjad juga menegaskan dirinya mendapat tugas untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok menengah dan bawah atau desil rendah dan menengah.

Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya melalui penyaluran kredit murah, tetapi juga harus dibarengi dengan pendampingan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

"Salah satu tugas saya itu mendorong ekonomi rakyat di desil-desil rendah dan menengah. Jadi, masyarakat yang kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok," katanya.

Salah satu program yang akan diperluas adalah akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Pemerintah juga akan memperkuat pendampingan agar pembiayaan yang diterima dapat berkembang menjadi usaha produktif yang menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

Dradjad menambahkan, selain menangani aspek teknokratis ekonomi, dirinya juga akan membantu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyelesaikan berbagai hambatan yang bersifat politis dan membutuhkan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

"Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya terkait dengan politis. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis," ujarnya.

Ia berharap sinergi antara kebijakan pemerintah, penguatan sektor swasta, dan pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung target-target pembangunan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.