RI Butuh Rp8.450 T untuk Turunkan Emisi, BPDLH Ungkap Sumber Dananya

Bogor, CNBC Indonesia - Indonesia membutuhkan dana investasi sekitar US$472,6 miliar atau sekitar Rp8.450triliun (kurs=Rp17.915/1US) untuk mereduksi emisi sejak 2021-2035.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk mengelola dana hijau yang salah satunya, untuk mencapai isi reduksi emisi tersebut.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto menjelaskan sejak awal dibuat, fokus BPDLH adalah untuk mendorong pengelolaan dan menghimpun dana untuk kepentingan ekonomi hijau baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Sumber dana tersebut bisa didapatkan dari tiga skema, yakni hibah, pinjaman, dan sumbangan dengan dana kelolaan hingga saat ini mencapai US$1,72 miliar atau Rp30,81 triliun.

Joko mengatakan fokus pendanaan hijau yang dihimpun pemerintah adalah dari luar negeri, alasannya adalah dalam mengatasi perubahan iklim Indonesia tidak berdiri sendiri dan merupakan agenda dunia.

Dirinya menceritakan bahwa saat awal dibentuk pada 2019 oleh Menteri Keuangan saat itu ditugaskan untuk lebih gencar untuk mencari sumber pendanaan luar negeri.

"BPDLH ketika dibentuk dulu oleh Ibu Sri Mulyani, justru disuruh banyak main di luar. Jadi mainnya harus jauh, nanti pulang bawa oleh-oleh, disuruh cari duit," katanya di Bogor, Jumat (2/10/2026).

Salah satu pendanaan penting dari internasional adalah kompensasi dari negara maju untuk negara berkembang yang dianggap menerima dampak buruk dari industrialisasi.

Saat ini dana kompensasi tersebut yang dikelola adalah berasal dari Norwegia dengan nilai US$216 juta.

Di sisi lain, Joko mengatakan bahwa sumber pendanaan dari dalam negeri berasal dari himpunan dari berbagai kementerian terkait.

"Jadi di APBN-nya tetap ada pos-pos seperti di Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, KKP, dan lainnya tetap ada (kita kelola sebagai sumber pendanaan)," ucap Joko.

Kombinasi antara pendanaan luar negeri dan dalam negeri tersebut dikatakan Joko akan mampu mempercepat target penurunan emisi pada 2030 hingga 41% atau lebih cepat dari target penurunan 32%.

Karena itu, Joko mengatakan bahwa prioritas penghimpunan dana adalah bersumber dari luar negeri sembari terus secara rutin mendapatkan dana dari dalam negeri.