Bos BI-Menteri Ara Bahas Dukungan Program Perumahan, Ini Hasilnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengadakan pertemuan khusus dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti ihwal dukungan bank sentral untuk program perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Seusai rapat yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, bank sentral menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat terhadap program perumahan pemerintah.

"Kita membicarakan terkait dengan bagaimana sinergi yang perlu kita lakukan antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya di perumahan," ucap Destry saat konferensi pers hasil pertemuan, Jumat (2/10/2026).

Dalam rapat dengan menteri yang akrab disapa Ara itu, Destry mengungkapkan bahwa BI hingga kini terus menggelontorkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM yang ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan supaya akses pembiayaan perumahan terjangkau bagi masyarakat.

"September 2026 ini kami mengeluarkan kebijakan Likuiditas Makroprudensial atau KLM di mana sektor perumahan, real estate, dan konstruksi itu mendapatkan plafonnya sebenarnya 1,4% dari total DPK. Nah, yang terealisir ini sekitar 1,32%. Jadi sebenarnya masih ada 0,08% yang masih bisa dioptimalkan, Pak Menteri," tegas Destry.

Destry mengatakan, dengan porsi KLM setara 1,32% yang telah terealisasi itu, perbankan telah memperoleh likuiditas tambahan sekitar Rp118 triliun per September 2026, dari hasil pengurangan giro wajib minimum (GWM) ke Bank Indonesia. Total bank yang menerima insentif itu mencapai 111 bank.

"Dan dampak dari KLM tentunya mendukung pangsa kredit ataupun pembiayaan di sektor KLM perumahan, real estate, dan konstruksi, konstruksi yang masing-masing sebesar 18,76% dan ini setara dengan 18,9% dari total kredit perbankan pada Agustus 2026. Itu kebijakan pertama yang terkait dengan KLM untuk sektor perumahan," tutur Destry.

Di sisi lain, BI kata dia juga menjaga kebijakan pembiayaan yang longgar bagi bank untuk mendukung sektor perumahan dengan rasio loan to value mencapai 100%.

"Di mana artinya nilai kredit sebenarnya bisa diberikan oleh bank itu bisa mencapai 100% dari agunannya. Dan kalau perumahan ini kan relatif aman ya, karena ada rumahnya, sebagai jaminan," papar Destry.

Dukungan selanjutnya kata dia dalam bentuk Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau RPIM. Melalui kebijakan ini, modalitas pemenuhan RPIM melalui pembiayaan pemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah terus mengalami peningkatan.

"Jadi kalau tahun 2023 baru sekitar 27,8%, di tahun 2025 rasio ini meningkat menjadi 29%. Dan tentu nanti kita akan lihat lagi lebih dalam untuk posisi yang terakhir di 2026," tegas Destry.

Adapun dukungan baru yang ditujukan untuk menciptakan likuiditas longgar bagi perbankan, kata Destry terkait dengan perluasan underlying repo bank kepada Bank Indonesia untuk surat berharga atau surat utang PT SMF dan PT SMI yang merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, termasuk mendukung sektor perumahan.

"Dan kami untuk yang SMF mengeluarkan pada tanggal 26 September 2025 dan sudah bank yang sudah me-repo kita sudah 1,25 triliun. Sementara transaksi dari SMF juga sudah meningkat 6 kali lipat dari yang harian hanya Rp31 miliar menjadi Rp180 miliar. Jadi artinya selain ini pendalaman pasar keuangan, ini juga untuk membiayai pendanaan untuk di sektor perumahan tentunya," tutur Destry.