Prabowo Beberkan Biang Kerok Karhutla: Ada 8 Perda Jadi Celah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai penyebab terjadinya kebarakan hutan yang kerap terjadi bertahun-tahun. Pelaku kebakaran dari perusahaan - oknum, sampai aturan daerah disoroti menjadi biang kerok.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan dengan sejumlah akademisi dan pakar, di Istana Merdeka, Kamis (24/9/2026).

"Jadi saudara-saudara kita akan selidiki terus korporasi - korporasi, oknum-oknum yang melakukan pembakaran secara sengaja," tegas Prabowo kepada para akademisi yang hadir.

Prabowo juga menyadari bahwa pemerintah harus melakukan koreksi regulasi supaya lebih tegas menindaklanjuti para pelaku pembakar hutan. Menurutnya pada aturan tingkat daerah ada 8 aturan yang menjadi celah atau loophole, yang memperbolehkan untuk melakukan pembakaran hutan.

"Masih ada 8 perda di kabupaten, bayangkan. Yang mau pakai Loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense. Bahasa satu orang boleh bakar 2 hektare," kata Prabowo.

Menurutnya mustahil satu individu bisa melakukan pembakaran seluas 2 hektare dan melakukan pencegahan kebakaran itu meluas.

"Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? satu orang nggak mungkin. Kalau sudah satu hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? kan itu menipu. Perda ini menipu," tuturnya.

Untuk itu menurut Prabowo, Perda ini perlu diubah. Dia juga sudah melakukan perwira TNI - Polri untuk melakukan edukasi di lapangan. Dia juga meminta masyarakat melakukan pelaporan terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan lahan. Bahkan pemerintah menjamin akan melakukan pembukaan lahan hingga memberikan pompa air.

"Jadi saua tugaskan TNI, nanti mungkin Polri saya turunkan 1.000 perwira. Mayor, letkol, kolonel. 1.000. Saya turunkan ke kabupaten-kabupaten untuk memberi edukasi," katanya.

"Dan solusinay sudah saya berikan. Kalau anda butuh lahan. Lapor. Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," kata Prabowo.

Tapi beda untuk level korporasi. Menurut Prabowo perusahaan sudah ada ketentuan bahwa tiap 5 hektar lahan yang digunakan wajib memiliki menara pemantau, embung, dan memiliki tim pemadam kebakaran. Meskipun dia mengakui bahwa ada perusahaan yang patuh maupunt idak.

"Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," kata Prabowo.