MARKET DATA

Tok! Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

Emir Yanwardhana,  CNBC Indonesia
24 September 2026 19:51
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (24/9/2026). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
Foto: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (24/9/2026). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan itu dibentuk usai Prabowo menggelar pertemuan dengan 22 pakar lingkungan dan gambut, di Istana Negara, Kamis (24/9/2026).

Badan itu nantinya langsung berada di bawah tanggung jawab Presiden.

"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, usai pertemuan.

Raja Juli mengatakan nantinya badan itu akan diisi oleh pakar yang berfokus pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengelolaan lahan gambut. Raja Juli juga mengatakan bahwa badan itu berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk pada 2016 lalu, meski sudah dibubarkan pada akhir Desember 2024.

Salah satu perbedaan yang disebut adalah BRGM sebelumnya berada di koordinasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut), termasuk anggarannya. Sementara BPGMN berada langsung di bawah presiden.

"Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden dan diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dengan anggaran yang cukup," katanya.

Raja Juli juga berharap adanya BPGMN ini diharapkan dapat memitigasi dan mencengah karhutla agar tidak terus berulang setiap tahun.

"Kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi berbasis gambut seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," tuturnya.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan bahwa BRIN diminta mendukung keberadaan badan ini. Terutama dalam hal melakukan deteksi dini terhadap potensi titik panas jika terjadi karhutla.

"Bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot," katanya.

Lebih lanjut, menurut Arif, presiden juga meminta kepada BRIN untuk melakukan pendekatan pencegahan berbasis desa, melalui Masyarakat Pemadam Api (MPA). "MPA ini diperdayakan akan diperkuat, mereka adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif," katanya.

BRIN juga diminta menyampaikan solusi teknologi berupa water injection dan pompa air di tingkat desa, dan bahan alternatif untuk melakukan pemadaman karhutla.

(emy/wur) [Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Perintahkan Lindungi IKN, Menhut-Bos OIKN Cs Langsung Rapat


Most Popular
Features