Menkeu Ungkap Belum Ada Pembicaraan Anggaran Pembagian Rekening Gratis

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pemerintah belum membicarakan detail anggaran untuk pembagian rekening gratis bagi masyarakat, yang rencananya memiliki saldo Rp50 ribu.

Menurut Suahasil, desain untuk pembagian rekeningnya saja masih digodok, terutama siapa yang menjadi targetnya.

"Rekeningnya sendiri masih kita desain, maksudnya bagaimana. Ya jadi kita desain," kata Suahasil di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Meski begitu, Suahasil menegaskan, tujuan program ini sangat bagus supaya masyarakat Indonesia bisa memperoleh akses layanan jasa keuangan yang lebih luas.

"Jadi tujuan yang baik itu kita desain seperti apa seharsunya membukakan rekening bagi masyarakat kita," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dana pembuatan rekening untuk penduduk usia 17 tahun senilai Rp 3,8 triliun berasal dari APBN.

"Iya. Masih (APBN)," ujar Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Airlangga menyebut ada sekitar 74 juta warga yang belum mempunyai rekening. Namun, data tersebut nantinya akan disaring lagi.

"Umur 17 tadi kita sudah menghitung sekitar 74 juta, tapi data nanti kita cleansing lagi dan tadi kita butuh dana tertentu, tapi lagi siapkan juga ada program lain selain itu," ujar Airlangga.

Dia mengatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan program untuk aktivasi masyarakat yang diberikan rekening koran, agar tidak menjadi dana mengendap saja. Airlangga pun mengaku saat ini usulan mengenai anggaran dan program aktivasi tersebut masih dalam tahap pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah ini yang kami sedang bahas dengan Bapak Presiden dan tentu kita ingin membuat juga program apa yang kita bisa lakukan agar rekening ini menjadi rekening aktif," kata Airlangga.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membukakan rekening gratis, sekaligus memberikan saldo awal Rp 50 ribu. Adapun, anggarannya saat itu disebut sebesar Rp 3,8 triliun dan menargetkan pelaksanaannya mulai tahun depan.