Program Bioetanol E50 Mendesak Butuh Tambah Lahan, Begini Kata Petani

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengingatkan pemerintah bahwa pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan menyiapkan lahan untuk menanam tebu. Ketersediaan pabrik pengolahan dan investor juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dipastikan sejak awal.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, setelah lahan tersedia, tebu yang ditanam harus dapat langsung diolah di pabrik yang lokasinya tidak terlalu jauh dari perkebunan.

"Terus pada finalisasinya, tebu itu harus diolah oleh pabrik. Mampu nggak Pemda itu sediakan tanah atau nyari investor untuk masing-masing lahan yang ditanami?" kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu (23/9/2026).

Hal ini menjadi penting mengingat pemerintah menyiapkan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung pengembangan bioetanol. Dari luasan tersebut, sekitar 1 juta hektare ditargetkan khusus untuk tanaman tebu.

Menurut Soemitro, skala lahan yang besar juga membutuhkan pembangunan pabrik dalam jumlah besar. Ia memperkirakan kebutuhan tersebut bisa mencapai sekitar 100 pabrik, tergantung kapasitas pengolahannya.

"Dari 2 juta lahan itu, kita perlukan minimal di sana ada 100 pabrik. Investornya mana?" ujarnya.

Karena itu, menurut Soemitro, pemerintah daerah yang akan dilibatkan dalam program tersebut harus mampu memastikan kesiapan ekosistem investasi, bukan hanya menyediakan lahan.

Ia mencontohkan pola yang pernah diterapkan di Bojonegoro, Jawa Timur. Menurutnya, pemerintah daerah dapat membantu investor mulai dari penyediaan lahan, perizinan, listrik hingga tenaga kerja.

Soemitro menambahkan, pemerintah daerah juga dapat membantu menyiapkan tenaga kerja hingga kebutuhan infrastruktur untuk mendukung operasional pabrik.

"Anda butuh tenaga kerja berapa? Pemda yang akan mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan," ujarnya.

Soemitro menilai pola seperti itu akan lebih menarik bagi investor karena kepastian lahan dan perizinan menjadi lebih jelas. "Kalau seperti itu bukan main, investor mau," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan pemerintah tengah mengonsolidasikan lahan untuk pengembangan bioetanol. Sebanyak 44 bupati disebut telah menyatakan dukungan terhadap program tersebut.

Pemerintah menargetkan penanaman mulai dilakukan tahun depan dengan menggunakan tiga sumber bahan baku, yakni tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut pengembangan bioetanol tersebut diarahkan untuk mendukung target pencampuran etanol dalam bensin secara bertahap hingga E50.

Soemitro kembali menilai target tersebut harus dibangun berdasarkan kesiapan nyata di lapangan. "Yang wacana kita harus bisa apa terukur, kaya gitu lho. Jadi terukur dan betul-betul rasional," ucapnya.

Menurut dia, sebelum menetapkan target jutaan hektare, pemerintah perlu memastikan secara jelas di mana lahannya, bagaimana pembibitannya, siapa investornya, dan di mana pabrik pengolahannya.

"Kalau sekarang saya tanya 2 juta hektare mau di mana? Kan belum bisa ngomong, oh ini target, nggak bisa lho. Target itu harus berdasar dengan yang apa yang kita punya," pungkas Soemitro.

Masalah Klasik Rendemen Rendah

APTRI juga menyoroti tingkat rendemen tebu yang masih rendah meski musim giling telah memasuki September. Bahkan, Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyebut masih ada rendemen tebu yang berada di bawah 7%.

Menurut Soemitro, kondisi tersebut menjadi janggal, karena secara umum rendemen tebu seharusnya meningkat ketika memasuki periode yang lebih kering. Sebelumnya, faktor cuaca berupa hujan memang dapat memengaruhi rendahnya rendemen.

Namun, menurut dia, kondisi saat ini justru sudah tidak menunjukkan adanya hujan sehingga semestinya rendemen mulai meningkat.

"Kebanyakan (rendemen rendah disebabkan oleh) hujan. Lah sekarang nggak ada hujan sama sekali seharusnya naik kan?" kata Soemitro.

Meski demikian, Soemitro belum menyimpulkan bahwa faktor cuaca menjadi penyebab utama rendemen yang masih rendah. Dia justru mempertanyakan proses pengukuran rendemen yang dilakukan di pabrik gula.

Menurutnya, petani tidak mengetahui secara pasti bagaimana angka rendemen tersebut dihitung. Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan persoalan transparansi antara petani dan pabrik gula.