Tegas! Bahlil Sebut Lebih Pilih Dukung UMKM daripada Pengusaha Kakap

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya akan memprioritaskan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daripada pengusaha besar.

Hal ini disampaikannya saat membicarakan aspek pemerataan terkait pengelolaan sumber daya alam, khususnya di industri pertambangan.

Menurutnya, meski perusahaan besar juga harus didukung karena bisa memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara, namun bukan berarti UMKM harus diabaikan atau bahkan dimatikan.

"Kita mencari pemerataan. Yang gede perlu kita dukung, tapi dia harus memberikan kontribusi kepada negara lewat royalti yang besar dan jangan mematikan UMKM. Saya kalau disuruh memilih, memilih pengusaha besar atau UMKM? Saya sayang dengan pengusaha besar, tapi kalau saya diperhadapkan dengan pilihan, saya akan memprioritaskan juga untuk UMKM," ungkap Bahlil pada acara Donor Darah Hari Jadi Pertambangan ke-81, di Balai Sudirman Jakarta, Senin (21/9/2026).

Sikapnya itu didasari oleh besarnya peran sektor UMKM yang berdasarkan catatannya menyumbang 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM terbukti menjadi penyangga utama perekonomian nasional saat krisis 1998 ketika negara mengalami defisit anggaran 13% dan inflasi mencapai 88%.

"Itu pilihan saya. Kenapa? Karena UMKM itu adalah kontribusi ekonomi kita, GDP kita itu 61% itu dari UMKM. Dan UMKM ini harta mereka kalau ada apa-apa, enggak pernah dibawa ke luar negeri. Dan ketika krisis ekonomi tahun '98, Bapak, Ibu semua, defisit kita itu 13%, inflasi kita 88%, tahun '98. Yang menjadi penyangga pertahanan ekonomi nasional kita apakah perusahaan besar? Tidak! UMKM itu," paparnya.

Di sektor pertambangan, menurutnya banyak pelaku UMKM yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dalam skala kecil mulai dari target produksi 200.000 ton, 700.000 ton, hingga 1.000.000 ton.

Pemerintah menilai kehadiran negara sangat penting agar pengusaha menengah ke bawah tidak dibiarkan bertarung sendiri melawan konglomerasi besar tanpa perlindungan yang memadai.

"Dan UMKM sekarang ada juga di pertambangan, kan? Yang minta RKAB cuma 500, 200.000, 700.000, 1.000.000, itu UMKM. Kalau satu perusahaan menguasai gede, ya saya lebih memilih banyak orang yang hidup daripada satu orang yang berkuasa," ujarnya.

"Yang harus dijaga, yang harus dibina itu menengah ke bawah. Jangan menengah ke bawah itu dibiarkan sendiri berkompetisi dengan yang besar. Sampai ayam tumbuh gigi pun susah untuk dia bisa berkembang gitu. Nah, di situlah kehadiran negara untuk menjaga keseimbangan," tambahnya.

Bahlil menambahkan bahwa penataan sektor pertambangan tersebut dilakukan secara bertahap melalui reformasi regulasi sejak 2025, penanganan RKAB pada 2026, hingga pematangan kebijakan pada 2027. Penataan tersebut dinilai bisa menjaga kedaulatan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945.

"Isu sekarang yang sedang ramai itu adalah tentang kedaulatan pengelolaan sumber daya alam yang merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," tandasnya.