2026 Tinggal 3 Bulan Lagi, Penyaluran Rumah Subsidi Baru 44%

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar target penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026. Hingga 21 September 2026, realisasi baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44% dari target tahunan.

Artinya, masih ada sekitar 196.000 unit yang harus dikejar dalam waktu efektif sekitar tiga bulan hingga akhir tahun. Pemerintah pun meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran agar target yang telah ditetapkan tidak meleset.

"Rumah subsidi saja, tahun ini per hari ini sudah berapa? 154.000 (unit)," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat rapat evaluasi kinerja dan strategi FLPP di kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Pemerintah menargetkan akad massal sebanyak 71.000 rumah subsidi pada 17 Desember 2026 di Jawa Timur. Agenda tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat penyaluran menjelang tutup tahun. Rencana akad massal 71.000 unit pada 17 Desember sebelumnya juga telah disampaikan pemerintah.

"Tapi bulannya tinggal 3 bulan lho," kata Ara.

Besarnya selisih antara realisasi dan target membuat percepatan tidak hanya bergantung pada pembangunan rumah baru. Pemerintah juga mendorong penyaluran rumah susun subsidi serta mencari sumber stok hunian yang bisa lebih cepat dimanfaatkan.

Maruarar meminta BP Tapera lebih transparan dalam memetakan target dan realisasi penyaluran. Menurutnya, setiap bagian di internal lembaga tersebut harus memiliki target yang jelas sehingga kekurangan penyaluran bisa segera dikejar.

"Jadi harus ada target dan realisasi. Siapa mengerjakan apa, ke mana. Jadi saya pikir teman-teman di Komisioner Tapera dan jajaran harus bekerja lebih proaktif, lebih cerdas, lebih keras, lebih detail, dan berorientasi sesuai aturan dan hasil kerja," katanya.

Selain rumah tapak, pemerintah juga melihat potensi penyaluran dari rumah susun subsidi. Sejumlah proyek yang disebut memiliki potensi antara lain kawasan Manggarai di Jakarta dan Meikarta di Cikarang.

"Karena begini, ini targetnya melompatnya jauh. Mungkin 220.000 orang ya, revisi IT, revisi SDM, revisi mindset, revisi semua," sebut Ara.

Maruarar juga meminta percepatan tidak hanya mengejar jumlah akad, tetapi tetap dilakukan dengan pencatatan dan proses sesuai aturan. Pemerintah ingin seluruh kuota yang tersedia bisa disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebelum tahun anggaran berakhir.

"Jadi intinya SDM. SDM yang bisa mengatasi masalah supaya targetnya capai," katanya.