Banyak Pejabat RI Punya Kekayaan Tak Sebanding Pendapatan Resmi

Chandra Dwi Pranata, CNBC Indonesia
Senin, 21/09/2026 20:30 WIB
Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat banyak pejabat yang kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatannya.

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 tersebut mengungkapkan banyaknya fenomena perbedaan jumlah kekayaan pejabat dengan pendapatan karena masyarakat sudah resah terhadap penegakan hukum yang belum maksimal.


"Publik bisa melihat secara kasat mata banyaknya pejabat-pejabat pemerintahan yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah. Hal ini karena sistem akuntabilitas, minimnya checks and balances yang efektif atas kewenangan-kewenangan tersebut," kata Erry dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Senin (21/9/2026).

Hal ini membuat kewenangan-kewenangan yang besar tersebut menjadi mudah disalahgunakan dan pada akhirnya berdampak pada lemahnya pemberantasan korupsi.

Selain itu, permasalahan transparansi dan akuntabilitas proses penyitaan hingga pengelolaan benda-benda sitaan dan rampasan membuka peluang yang cukup besar terjadinya penyalahgunaan dalam penegakan hukum.

"Permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas perluasan pemulihan aset atau perampasan aset untuk perkara-perkara yang lebih besar," terangnya.


(chd/mij)
Saksikan video di bawah ini:

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum Desember 2026