Negara Kaya Minyak di Ambang Krisis Energi, Mati Lampu Sampai 36 Jam

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemadaman listrik telah menjadi kenyataan pahit bertahun-tahun bagi warga Libya. Namun, gelombang panas pada musim panas ini telah menciptakan ancaman eksistensial bagi para pelaku bisnis di tengah krisis listrik dan bahan bakar akut yang melanda negara tersebut.

Dilansir Arab News, Senin (21/09/2026), lonjakan suhu udara dan gangguan energi global telah berpadu dengan rentetan masalah domestik, mulai dari infrastruktur tua hingga penyelundupan bahan bakar yang merajalela. Ironisnya, kondisi memprihatinkan ini terjadi di Libya yang dikenal sebagai produsen minyak utama dan tengah berusaha menggenjot ekspor gasnya ke Eropa.

Naseem Al-Akkari, seorang pemilik jaringan restoran di ibu kota Tripoli, mengaku harus menanggung kerugian hingga diperkirakan mencapai US$40.000 (Rp704 juta) hanya dalam beberapa bulan terakhir akibat krisis ini.

"Generator harus terus menyala untuk mencegah barang membusuk. Anda tidak punya pilihan selain membeli solar dari pasar gelap agar tetap beroperasi," ungkapnya saat sesi wawancara yang diwarnai oleh pemadaman listrik hingga lebih dari 10 kali.

Di Qasr Bin Ghashir, distrik selatan Tripoli, pemadaman listrik bahkan bisa berlangsung hingga 36 jam. Hal ini memaksa Akkari menghabiskan sekitar 10.000 dinar (hampir US$1.600 atau Rp28,16 juta) per hari hanya untuk menghidupkan generator. Penderitaan serupa dialami Sufian Boushaala, manajer toko kue keluarga di kota Benghazi, wilayah timur. Ia mengaku pemadaman listrik telah memaksa bisnisnya memberhentikan staf dan terkadang tutup seharian penuh.

Tak hanya itu, pasokan air dari Proyek Sungai Buatan Raya (jaringan pipa air tanah dari Sahara) juga terputus total setelah Perusahaan Listrik Umum Libya (GECOL) milik negara mengumumkan pemadaman listrik total (blackout). Pihak GECOL tidak menanggapi permintaan wawancara terkait krisis ini.

Krisis bahan bakar juga sama parahnya. Antrean bensin di wilayah timur dan barat negara-yang berada di bawah administrasi pemerintahan saingan sejak perang saudara 2014 itu-kini bisa membentang hingga dua kilometer. Harga solar di pasar gelap melonjak gila-gilaan hingga mencapai 11 dinar Libya per liter (sekitar US$1,70 atau Rp29.920), sangat jauh dibandingkan harga subsidi resminya yang hanya 0,15 dinar.

Utusan Khusus PBB untuk Libya, Hanna Tetteh, dalam pengarahan bulan Agustus lalu menggambarkan krisis pemadaman ini sebagai "paradoks yang mencolok" bagi sebuah negara yang menghabiskan US$1 miliar (Rp 17,6 triliun) per bulan untuk impor bahan bakar.

Kontributor lembaga think tank Royal United Services Institute Inggris, Jalel Harchaoui, membeberkan bahwa gelombang panas adalah pemicu langsung krisis ini karena mendorong melonjaknya penggunaan AC yang membebani jaringan listrik. Hal ini diperparah oleh kurangnya produksi gas alam yang memaksa sebagian pembangkit listrik beralih ke bahan bakar cair, di mana pasokan bahan bakar tersebut juga telah terkuras habis oleh aksi penyelundupan yang meluas.

Meskipun memiliki cadangan minyak mentah terbukti terbesar di Afrika Utara, Libya sangat bergantung pada produk olahan impor yang dijual dengan harga subsidi. Menurut analis dan pakar PBB, sebagian besar bahan bakar tersebut dialihkan secara ilegal untuk dijual ke luar negeri demi keuntungan.

Kelompok pengawas asal AS, The Sentry, pada akhir tahun lalu memperkirakan bahwa penyelundupan bahan bakar merugikan warga Libya sekitar US$6,7 miliar (Rp117,92 triliun) per tahun, dengan lebih dari separuh bahan bakar impor disedot oleh jaringan kriminal.

Selain korupsi, masalah infrastruktur turut memperparah keadaan. Juru Bicara Brega Petroleum Marketing, Ahmad Al-Mesllati, mencatat bahwa sembilan tangki penyimpanan di Tripoli yang hancur saat perang 2014 belum juga diperbaiki. Padahal secara teori, kelima kilang utama Libya dapat memproses sekitar 380.000 barel per hari, namun laporan Badan Audit dan Otoritas Nasional Antikorupsi Libya pada bulan Juni menemukan bahwa produksi aktualnya jauh lebih rendah.

Situasi ini semakin memburuk usai serangan pesawat tak berawak (drone) pada bulan lalu menghantam kompleks minyak di Zawiya, rumah bagi kilang utama negara itu. Al-Mesllati menambahkan bahwa gangguan pada rute pelayaran melalui Selat Hormuz juga telah menunda pengiriman beberapa bahan bakar hingga 12 hari lamanya.

Peneliti think tank Chatham House Inggris, Tim Eaton, menyoroti bahwa pemadaman listrik ini adalah gambaran sempurna dari masalah akut negara tersebut. Ia menegaskan bahwa negara itu sejatinya mengimpor lebih banyak bahan bakar dari yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik, tetapi pasokan tersebut raib akibat korupsi yang direstui secara politik serta disfungsi kelembagaan.

"Rakyat Libya menanggung biayanya dan mendapat sedikit imbalan," pungkas Eaton.

Guna meredakan krisis, Brega Petroleum Marketing telah mendirikan stasiun pengisian bahan bakar keliling dengan batas maksimal 300 liter per kendaraan. Namun, antrean bensin tetap saja mengular hingga berjam-jam yang membuat warga jengkel.

"Kami hidup melalui sebuah lelucon, lelucon yang keterlaluan," keluh seorang warga bernama Khaled Al-Turki saat mengantre bahan bakar di pusat kota Tripoli.

"Apakah masuk akal jika negara penghasil minyak tidak dapat menemukan solusi untuk kekurangan bensin dan solar? Negara macam apa ini?" pungkasnya.