Ada Selisih Rp10 T di Anggaran MBG 2027, BGN Diminta Hitung Ulang

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai terdapat potensi selisih hingga Rp10 triliun dalam perhitungan kebutuhan anggaran program unggulan pemerintah tersebut pada 2027.

Zainul meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghitung ulang kebutuhan anggaran secara lebih presisi dengan mengacu pada jumlah hari efektif pelaksanaan program. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih efisien dan tepat sasaran.

"Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif," kata Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM, dikutip dari situs DPR, Jumat (18/9/2026).

Politikus PKB itu menjelaskan, berdasarkan perhitungannya jumlah hari efektif sekolah dalam setahun setelah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester sekitar 205 hari.

Dengan asumsi biaya Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat mencapai 72,4 juta orang, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp222 triliun.

"Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun," ujarnya.

Sementara dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2027, anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat sebesar Rp232,5 triliun.

Dengan hitungan itu ada selisih sekitar Rp10 triliun, Zainul meminta BGN perlu menjelaskan dan menghitung kembali secara lebih akurat.

Zainul menilai jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ruang efisiensi anggaran, dana tersebut dapat dialihkan untuk mempercepat operasional dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 2.000 dapur layanan yang telah memasuki tahap seleksi namun belum beroperasi.

"Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T," tegasnya.

Ia menilai tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi program di daerah-daerah tersebut apabila anggaran memang tersedia.

"Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi," ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Zainul juga menyoroti pentingnya tata kelola program MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan atau banyaknya penerima manfaat, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan dan penyaluran di lapangan.

Ia mengingatkan agar persoalan administrasi maupun pendataan tidak menghambat masyarakat yang berhak menerima manfaat program.

"Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional," pungkasnya.