KDM Ungkap Kebiasaan Boros Nelayan Pantura: Habis Melaut Pesta

Cirebon, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM, mengungkap kebiasaan yang menurutnya perlu dibenahi dari sebagian nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Salah satunya adalah kebiasaan menghabiskan hasil melaut untuk pesta setelah mendapatkan penghasilan.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri groundbreaking pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).

Dedi awalnya berbicara mengenai pentingnya perlindungan terhadap nelayan, termasuk melalui jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun, ia kemudian menyinggung karakter sebagian nelayan Pantura yang dinilainya perlu dibenahi, terutama dalam mengelola hasil pendapatan.

"Yang berikutnya adalah perlindungan nelayan. Apa sih nelayan kita? Ada dua karakter nelayan kita yang harus segera dibenahi, yaitu adalah karakter karena ngambilnya dari laut tidak perlu biaya tinggi ya, sehingga memang kebiasaan orang Pantura itu agak boros," kata Dedi.

Ia kemudian memberikan gambaran mengenai kebiasaan yang dimaksud.

"Jadi kebiasaan hajat, kebiasaan habis melaut pesta, seperti itu," ujarnya.

Menurut Dedi, kebiasaan tersebut perlu dibenahi agar nelayan memiliki perlindungan sekaligus kemampuan mengelola pendapatan untuk kebutuhan jangka panjang.

"Ini harus segera dibenahi agar mereka juga harus mendapat perlindungan," tutur dia.

Salah satu bentuk perlindungan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melalui program asuransi bagi petani, nelayan, dan pekerja informal.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar saat ini telah memiliki program perlindungan bagi sekitar 1 juta orang. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 4 juta orang pada 2027.

"Kebetulan Pemprov Jabar itu punya 1 juta asuransi untuk petani, nelayan, dan pekerja informal. Ini sudah berjalan. Saya di 2027 akan tambah menjadi 4 juta," kata Dedi.

Ia menyebut nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, hingga wilayah Pantura Jawa Barat akan didorong masuk dalam skema perlindungan tersebut. Dedi bahkan meminta pendataan nelayan segera dilakukan agar seluruh nelayan di Jawa Barat dapat terlindungi.

"Jadi nanti nelayan di Kota Cirebon ini, di Kabupaten Cirebon, kemudian nelayan di pantai utara semuanya, Kepala Dinas Kelautan saya minta segera dibuatkan data yang memadai. Seluruh nelayan di Jawa Barat dilindungi oleh asuransi. Dibayar oleh Pemprov Jabar," ujarnya.

Dedi juga membuka opsi kerja sama pembiayaan dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperluas cakupan perlindungan tersebut.

"Nanti kerja sama dengan bupati walikotanya, bila perlu setengah-setengah. Nanti kalau nggak bayar setengahnya saya umumin, wali kota tidak berpihak pada nelayan. Nah gitu loh," ucap dia.

Menurutnya, perlindungan sosial penting agar nelayan tidak hanya memiliki penghasilan, tetapi juga memiliki jaminan ketika menghadapi risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja.

Ia menyebut perlindungan tersebut mencakup biaya pengobatan, santunan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian yang dapat memberikan beasiswa bagi anak nelayan.

"Problem kita satu, rakyat kita ini perlu dilindungi tiga hal. Satu, rumahnya disiapkan, perkampungan nelayan akan menjadi fokus kita di 2027. Dua, anak-anak sekolahnya digratiskan. Ketiga, kalau sakit diobatin, sudah selesai," ujarnya.

Dedi berharap dengan adanya perlindungan tersebut, nelayan dapat lebih fokus meningkatkan kesejahteraan keluarganya sekaligus mulai membangun kebiasaan menabung.

"Kalau rumahnya sudah dibangunkan, kemudian sakitnya diobati, anak-anak sekolahnya dilindungi tidak usah ada biaya, nelayan kita cuman mikir untuk dirinya sendiri dan kehidupan selesai. Ditambah ancaman tidak boleh boros harus punya tabungan," pungkasnya.