Ini Alasan 2 Dirjen Kemenkeu Minta Mutasi Pejabat Dibatalkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Mutasi pejabat di jajaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu membuat kegaduhan internal. Dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Keuangan diketahui meminta pembatalan perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menteri Keuangan.

Seperti diketahui, Purbaya melakukan mutasi ratusan pejabat di Kementerian Keuangan pada Kamis, 10 September 2026. Adapun, mayoritas perombakan menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Perombakan terjadi pada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Namun, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama meminta kepada Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara agar mutasi besar-besaran itu dibatalkan.

Pasalnya, menurut Bimo, terdapat nama-nama 'ajaib' yang masuk usai perombakan tersebut.

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan lain yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya.

Bimo menyatakan, para pejabat yang terindikasi melompati proses ini akan langsung dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.

"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terangnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara soal usulan pembatalan mutasi pejabat era Purbaya Yudhi Sadewa oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," kata Suahasil di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026)

Suahasil akan membuka ruang dari masing-masing unit eselon I untuk menyampaikan kejanggalan pengangkatan pejabat baru tersebut.

"Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," jelasnya.

Dia pun menambahkan, pentingnya melihat secara keseluruhan karena berkaitan dengan sinergi dan koordinasi di Kementerian Keuangan.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," papar Suahasil

Meski demikian, Suahasil belum dapat memastikan pengangkatan sebelumnya dibatalkan. "Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan."