Ketika Tangan Kanan Presiden RI Ribut dengan Jenderal TNI Bintang 4

Jakarta, CNBC Indonesia - Lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto di masa Orde Baru tidak lepas dari dinamika politik internal. Hubungan antar orang dekat presiden kerap diwarnai perbedaan pandangan dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Dua figur penting yang memiliki pengaruh besar di ring satu kala itu adalah Asisten Pribadi (Aspri) Presiden, Ali Moertopo, dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soemitro. Meskipun sama-sama menikmati kepercayaan dari Presiden Soeharto, keduanya berada pada jalur kekuasaan yang berbeda.

Ali Moertopo telah mengelola berbagai operasi intelijen melalui Operasi Khusus (Opsus) sejak 1968. Dengan pangkat Mayor Jenderal, pengaruhnya sangat signifikan karena memiliki akses langsung kepada presiden. Sementara itu, Jenderal Soemitro yang menjabat sebagai Pangkopkamtib sejak 1971 memegang kewenangan luas dalam bidang keamanan nasional, pencegahan subversi, dan stabilitas politik.

Persinggungan tugas di antara keduanya mulai terasa sejak 1971. Soemitro menilai keberadaan Opsus berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga intelijen resmi lainnya, seperti BAKIN maupun Intel Kopkamtib.

"Dengan adanya Opsus, bisa terjadi konflik kepentingan antarintel, misalnya dengan Bakin atau Intel Kopkamtib, sehingga wilayah pekerjaan mereka overlapping. Kadang-kadang terjadi ketegangan yang sebenarnya tak perlu," ujar Soemitro dalam biografinya, Soemitro: Dari Panglima Mulawarman sampai Pangkopkamtib (1994).

Di sisi lain, lingkaran terdekat Ali Moertopo berpandangan bahwa Soemitro kerap memperluas perannya melebihi batas tugas formal. Jusuf Wanandi dalam catatan Menyibak Tabir Orde Baru (2015) menyebutkan bahwa Soemitro pada awal 1970-an sering mengambil peran koordinasi pemerintahan sehari-hari dan memanggil para menteri ke kantornya.

Perbedaan pendekatan ini lambat laun memicu kesalahpahaman. Masing-masing pihak menaruh kecurigaan bahwa pihak lain memiliki pengaruh yang terlalu dominan. Ketegangan ini turut diwarnai langkah-langkah pengamanan di lapangan, termasuk penarikan pasukan dan pengaturan koordinasi di sekitar kediaman Ali Moertopo, yang kemudian diadukan kepada Presiden Soeharto.

Melihat situasi tersebut, Presiden Soeharto mengambil langkah penyelesaian dengan mengumpulkan para perwira tinggi terkait pada akhir 1973. Dalam pertemuan tersebut, presiden menegaskan pentingnya menjaga proses suksesi dan jalannya pemerintahan melalui jalur konstitusional.

Titik temu dari persaingan ini baru tercapai pasca insiden Malari pada 15 Januari 1974. Menurut Ken Conboy dalam Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service (2008), kerusuhan yang berawal dari aksi mahasiswa tersebut berdampak pada evaluasi stabilitas nasional. Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Sebelum mengakhiri masa tugasnya, Soemitro sempat melakukan perbincangan langsung dengan Ali Moertopo untuk membahas situasi yang berkembang saat itu.

Selepas peristiwa tersebut, Presiden Soeharto melakukan penataan ulang struktur pemerintahan dan keamanan. Tokoh-tokoh dari kedua belah pihak dipindahkan dari posisi strategis, struktur Aspri dibubarkan, dan Ali Moertopo dialihtugaskan ke BAKIN. Sejak saat itu, pola pembagian kekuasaan di lingkaran kepresidenan ditata kembali untuk menghindari konsentrasi pengaruh yang berlebihan pada satu pihak.