Kemenhub Mau Guyur Rp8,19 T untuk Kereta, Ada JPO hingga Jalur Ganda
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan Rp8,19 triliun untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 2027. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat keselamatan, pelayanan, dan konektivitas perkeretaapian, termasuk pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), jalur ganda kereta api, peningkatan stasiun, hingga pengembangan jaringan perkeretaapian.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengatakan, pagu anggaran tersebut meningkat signifikan dari pagu indikatif yang sebelumnya hanya sebesar Rp4,65 triliun.
"Pagu Indikatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Kemudian, ditetapkan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2027 sebesar Rp8,19 triliun. Pagu Anggaran berdasarkan klasifikasi program terdiri atas program infrastruktur konektivitas sebesar Rp7,83 triliun, dan program dukungan manajemen sebesar Rp354,67 miliar," kata Allan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dari total pagu tersebut, Rp7,83 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas, sedangkan Rp354,67 miliar untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp220,43 miliar, belanja operasional terkait penyelenggaraan operasional perkantoran dan organisasi sebesar Rp77,97 miliar, serta belanja non-operasional sebesar Rp7,89 triliun untuk kegiatan keselamatan, pelayanan, dan konektivitas perkeretaapian.
Tambah Rp3,5 Triliun
Kenaikan pagu tersebut terutama berasal dari tambahan anggaran untuk belanja non-operasional program infrastruktur konektivitas sebesar Rp3,5 triliun.
Tambahan tersebut mencakup Rp19,98 miliar untuk layanan keperintisan kereta api, Rp2,48 triliun untuk pembayaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), serta Rp1 triliun untuk penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian.
Selain itu, terdapat tambahan Rp56,26 miliar untuk belanja non-operasional pada program dukungan manajemen. Di sisi lain, terdapat pengurangan pagu sebesar Rp28,2 miliar yang berasal dari sumber dana SBSN Rp27,30 miliar dan pinjaman luar negeri Rp980,47 juta.
Allan mengatakan, tambahan anggaran tersebut membuat porsi terbesar anggaran perkeretaapian 2027 diarahkan untuk keselamatan.
"Kegiatan mendukung keselamatan perkeretaapian sebesar Rp6,71 triliun, di mana terdapat tambahan pada Pagu Anggaran sebesar Rp3,48 triliun, untuk pembayaran backlog IMO perkeretaapian sebesar Rp2,48 triliun, dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian sebesar Rp1 triliun," ujarnya.
Sementara itu, kegiatan yang mendukung konektivitas perkeretaapian mendapat alokasi Rp866,15 miliar. Tambahan Rp19,98 miliar pada pos tersebut digunakan untuk penyelenggaraan layanan kereta api perintis dan Trans-Papua Pondok S5 serta LRT Sumatra Selatan.
Ada JPO hingga Jalur Ganda
Sejumlah proyek dan kegiatan strategis perkeretaapian juga masuk dalam alokasi anggaran 2027. Di wilayah Banten-Jakarta, antara lain terdapat pembangunan JPO Stasiun Cikarang, pembangunan JPO Stasiun Kemayoran, peningkatan Stasiun Tanah Abang Ultimate, serta Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I.
Untuk wilayah Jawa Tengah-DIY, anggaran diarahkan antara lain untuk pembangunan jalur ganda KA Solo-Semarang Fase I dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Motor (JPOM) Buniyau KM 423+820 antara Stasiun Tambak dan Stasiun Ijo lintas Bogor-Yogyakarta.
Sementara di Jawa Timur terdapat pembangunan jalur ganda KA Wonokromo-Sepanjang serta Surabaya Regional Railway Line Phase I.
Anggaran juga dialokasikan untuk berbagai kegiatan di wilayah Sumatra dan Sulawesi. Di Sumatra Selatan-Lampung, misalnya, terdapat perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara serta penyelenggaraan perintis LRT Sumatra Selatan, termasuk operasional dan feeder LRT.
Adapun di Sulawesi Selatan, kegiatan yang disiapkan antara lain penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare, kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment) untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Makassar, pengadaan tanah di Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep, serta kewajiban pembayaran penggunaan lahan.
Bayar Backlog Rp2,48 Triliun
Salah satu penggunaan terbesar tambahan anggaran 2027 adalah untuk membayar backlog perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebesar Rp2,48 triliun.
Allan merinci, backlog tersebut terdiri dari Rp358,11 miliar untuk tahun 2023 dan Rp2,12 triliun untuk tahun 2024.
"Pembayaran backlog perawatan dan pengoperasian prasarana milik negara sebesar Rp2,48 triliun, yang terdiri dari backlog tahun 2023 sebesar Rp358,11 miliar, dan backlog tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun," beber dia.
Selain itu, anggaran 2027 juga mencakup layanan kereta api perintis di sejumlah wilayah. Dalam bahan anggaran, terdapat alokasi untuk layanan perintis di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, hingga Sulawesi Selatan.
Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan Ditjen Perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025-2029 mencapai Rp40,18 triliun. Kebutuhan tersebut diarahkan untuk pemenuhan program konektivitas, pelayanan, keselamatan, dukungan manajemen, dan penunjang teknis transportasi perkeretaapian.