Mantan Presiden Lolos dari Kasus Korupsi, Pernah Diampuni Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez kembali lolos dari jerat hukum di negaranya. Pengadilan Honduras pada Selasa (1/9/2026) mencabut tuduhan terhadap Hernandez dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang berkaitan dengan skandal korupsi sebelum dirinya menjabat sebagai presiden.

Hernandez kembali ke Honduras pada Juli 2026 setelah mendapatkan pengampunan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas vonis perdagangan narkoba yang sebelumnya membuatnya dipenjara di AS.

Dalam kasus yang diproses di Honduras, Hernandez dituduh terlibat dalam skema korupsi yang berlangsung pada 2010 hingga 2013, beberapa tahun sebelum dirinya menjadi presiden.

Namun, juru bicara lembaga peradilan Honduras, Carlos Silva, mengatakan kepada wartawan bahwa Hernandez tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan anggaran ketika dugaan kejahatan tersebut terjadi.

Keputusan itu langsung disambut Hernandez sebagai pembuktian bahwa dirinya menjadi korban proses hukum bermotif politik.

"Babak penganiayaan politik ini kini telah berakhir," kata Hernandez setelah keputusan tersebut, dilansir Al Jazeera.

Mantan politikus Partai Nasional yang berhaluan kanan itu juga menilai perkara yang menjeratnya sejak awal tidak memiliki dasar hukum dan sengaja dijalankan untuk kepentingan politik. Hernandez bahkan menuding pihak-pihak yang berada di balik kasus tersebut ingin memastikan dirinya tidak dapat kembali ke Honduras sekaligus menghancurkan kehidupan keluarganya.

"Mereka yang mengatur operasi ini bukan hanya ingin melihat saya diasingkan dari Honduras selamanya, tidak pernah kembali, tetapi mereka bertekad untuk membuat keluarga saya hidup tanpa rumah," katanya.

Jejak Kasus Narkoba di AS

Pencabutan perkara di Honduras tidak menghapus panjangnya kontroversi yang mengikuti Hernandez selama karier politiknya.

Politikus yang dikenal dengan inisial JOH itu menjabat sebagai Presiden Honduras pada 2014 hingga 2022. Bahkan ketika masih berkuasa, sejumlah laporan menyebut dirinya telah menjadi perhatian Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA).

Ironisnya, Hernandez sebelumnya dikenal sebagai salah satu sekutu AS dalam kampanye "perang melawan narkoba".

Namun, jaksa AS kemudian menuduh Hernandez menyalahgunakan kekuasaannya. Ia disebut menggunakan jabatan politik untuk membantu para pengedar menyelundupkan narkotika sekaligus menerima suap yang turut mempercepat kenaikan karier politiknya.

Departemen Kehakiman AS bahkan menyebut Hernandez sebagai "pusat dari salah satu konspirasi perdagangan narkoba terbesar dan paling kejam di dunia".

Tak lama setelah masa kepresidenannya berakhir, otoritas Honduras mengekstradisi Hernandez ke Amerika Serikat pada April 2022.

Dalam dokumen pengadilan, jaksa AS mengutip pernyataan Hernandez yang disebut pernah mengatakan bahwa dirinya akan "mendorong narkoba itu tepat ke hidung orang-orang Amerika".

Hernandez akhirnya dinyatakan bersalah pada 2024 dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena membantu jaringan perdagangan narkoba.

Vonis tersebut sempat mendapat sambutan dari banyak warga Honduras. Pada Maret 2024, ketika Hernandez dinyatakan bersalah di AS, masyarakat Honduras merayakannya sebagai salah satu kasus langka ketika seorang pejabat berkuasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sejumlah demonstran bahkan berkumpul di luar pengadilan di New York City tempat hukuman Hernandez dibacakan. Mereka membawa bendera Honduras sebagai bentuk perayaan atas vonis tersebut.

Trump Beri Pengampunan

Situasi Hernandez berubah setelah Donald Trump kembali menjadi Presiden AS pada 2025.

Trump saat itu berupaya memperkuat kepentingan dan posisi para pemimpin sayap kanan di Amerika Latin, termasuk dengan menawarkan dukungan politik dan ekonomi selama periode pemilu.

Honduras sendiri menggelar pemilihan umum pada November 2025 untuk memilih presiden baru serta anggota Kongres.

Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Trump secara terbuka berjanji akan memberikan pengampunan kepada Hernandez. Trump juga mengancam akan menahan bantuan untuk Honduras.

Penghitungan suara kemudian berlangsung selama berminggu-minggu. Persaingan presiden mengerucut pada dua kandidat sayap kanan, yakni Salvador Nasralla yang berhaluan tengah dan Nasry Asfura dari Partai Nasional yang juga merupakan partai Hernandez.

Di tengah proses penghitungan suara, tepatnya pada 2 Desember, Trump menepati janjinya dengan memberikan pengampunan kepada Hernandez.

Trump mengatakan Hernandez telah "diperlakukan dengan sangat keras dan tidak adil" selama pemerintahan pendahulunya, mantan Presiden AS Joe Biden.

Pada akhirnya, Asfura memenangkan pemilihan presiden Honduras.

Terjerat Skandal Pandora

Sementara itu, perkara yang baru saja dicabut di Honduras merupakan bagian dari kasus Pandora, sebuah skandal korupsi besar yang mengguncang negara Amerika Tengah tersebut.

Kasus itu berpusat pada tuduhan bahwa sejumlah pejabat tinggi, termasuk Hernandez, mengalihkan dana publik untuk membiayai kampanye politik mereka melalui pencairan dana pemerintah.

Jaksa menyebut para pejabat yang terlibat dalam skandal tersebut mengalihkan sekitar US$10,8 juta dana negara selama periode 2010 hingga 2013.

Hernandez diduga menerima sekitar US$2,3 juta dari dana tersebut. Sebagian uang itu diduga digunakan untuk membiayai kampanye presidennya.

Meski demikian, surat perintah penangkapan domestik yang sebelumnya menjerat Hernandez kemudian ditangguhkan. Penangguhan tersebut membuka jalan bagi dirinya untuk kembali ke Honduras pada Juli 2026 setelah mendapatkan pengampunan dari Trump.

Kembalinya Hernandez ke tanah air sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan analis. Mereka menilai dukungan Trump terhadap Hernandez serta kendali Partai Nasional atas pemerintahan Honduras berpotensi membuat proses persidangan berubah menjadi sekadar proses hukum palsu.

Namun, lembaga peradilan Honduras pada Selasa menegaskan bahwa bukti yang tersedia tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Hernandez.

"Bukti tidak menetapkan partisipasi terdakwa dalam peristiwa yang sedang diselidiki," kata lembaga peradilan Honduras.

Hernandez bukan satu-satunya politikus yang mendapat keuntungan dari perkembangan kasus tersebut. Sejumlah tokoh lain yang sebelumnya terseret dalam skandal Pandora juga telah melihat tuduhan terhadap mereka dicabut.

Mereka termasuk mantan Presiden Honduras Porfirio Lobo dan mantan Menteri Keuangan Wilfredo Cerrato.