Bahlil Usulkan Anggaran Kementerian ESDM di 2027 Rp27,3 Triliun

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 27,37 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Angka tersebut diajukan untuk mendukung kedaulatan energi nasional serta menjalankan sejumlah program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa 82% atau setara Rp 22,51 triliun dari rencana anggaran itu akan dialokasikan untuk program kerakyatan untuk memastikan pemerataan akses energi di seluruh Indonesia.

"Kementerian ESDM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 27,37 triliun. Saya juga terima kasih ini atas bantuan Bapak Ibu anggota Komisi 12 yang memperjuangkan agar anggaran kita ini cukup kenaikannya cukup baik," ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dari angka Rp 22,51 triliun itu, pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur energi yang melayani publik secara langsung, mulai dari jaringan gas hingga elektrifikasi desa.

"Nah untuk ini, saya ingin melaporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa dari total Rp 27,37 triliun, kita akan memberikan program alokasi untuk program kerakyatan sebesar Rp 22,51 triliun atau setara dengan 82%," paparnya.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mendapatkan porsi terbesar, yakni Rp 11,34 triliun, yang salah satunya digunakan untuk membangun pipa transmisi gas Sumatra-Jawa. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan gas domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor elpiji yang membebani fiskal.

"Ini kita akan bangun pipa gas dari Sumatra sampai Jawa, kemudian kita akan bikin jargas. Ini dalam rangka mengurangi impor LPG kita," lanjutnya.

Di sektor kelistrikan, Kementerian mengalokasikan Rp 10,44 triliun melalui Ditjen Ketenagalistrikan untuk mengejar target seluruh desa teraliri listrik. Bahlil menegaskan program infrastruktur listrik desa (Lisdes) di 1.250 lokasi sebagai bentuk pengejawantahan keadilan sosial.

"Infrastruktur Lisdes untuk tahun anggaran 2027-2028, serta konsultan pengawas untuk 1.250 lokasi sebesar Rp 9,67 triliun," tambahnya.

Selain itu, Kementerian ESDM mengalokasikan 5% anggaran atau Rp 1,31 triliun untuk pembangunan infrastruktur publik non-fisik. Sisanya sebesar 13% atau Rp 3,56 triliun digunakan untuk kebutuhan belanja operasional rutin serta layanan manajemen Kementerian ESDM.

"Program strategis berupa pembangunan infrastruktur sebesar Rp 1,31 triliun atau 5% untuk kegiatan publik non-fisik dan sebesar 3,56 triliun sebesar 13% untuk belanja operasional serta layanan manajemen," tandasnya.

Berikut rincian usulan anggaran Kementerian ESDM pada RAPBN 2027:

• Ditjen Migas: Rp 11,34 triliun.
• Ditjen Ketenagalistrikan: Rp 10,44 triliun.
• Ditjen EBTKE: Rp 1,81 triliun.
• BPSDM ESDM: Rp 874,90 miliar.
• Badan Geologi: Rp 774,83 miliar.
• Ditjen Minerba: Rp 702,53 miliar.
• Sekretariat Jenderal: Rp 537,91 miliar.
• BPH Migas: Rp 474,43 miliar.
• Inspektorat Jenderal: Rp 122,46 miliar.
• BPMA Aceh: Rp 109,3 miliar.
• Ditjen Penegakan Hukum: Rp 89,38 miliar.
• Sekretariat Dewan Energi Nasional (DEN): Rp 81,47 miliar.