Menperin Minta Tambahan Anggaran 2027 ke DPR Rp 1,72 T, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas untuk menjalankan program pada 2027. Pagu anggaran kementerian tercatat kembali turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membawa persoalan tersebut dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2027 bersama Komisi VII DPR RI. Penurunan anggaran terjadi ketika agenda penguatan industri nasional justru semakin besar.

"Pada tahun 2023, pagu Kementerian Perindustrian tercatat sebesar 4,53 triliun dan terus-menerus menurun hingga pada tahun 2026 tercatat Rp2,50 triliun. Dan pada tahun 2027, Kementerian Perindustrian memperoleh pagu sebesar Rp2,01 triliun atau turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII di DPR, Senin (31/8/26).

Komposisi belanja juga menjadi persoalan tersendiri bagi kementerian. Kenaikan kebutuhan dasar membuat ruang yang tersedia untuk kegiatan non-operasional semakin sempit.

"Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah porsi belanja operasional dasar khususnya belanja pegawai dan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi cenderung meningkat. Konsekuensinya, ruang anggaran untuk belanja non-operasional menjadi terbatas," ujarnya.

Pagu 2027 berasal dari beberapa sumber pembiayaan, mulai dari rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), hingga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Struktur tersebut kemudian terbagi ke sejumlah jenis belanja dan program utama Kemenperin.

"Di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun, dari PNBP sebesar Rp79,54 miliar, dari BLU sebesar Rp315,69 miliar, serta SBSN sebesar Rp34,63 miliar," kata Agus.

Keterbatasan anggaran membuat prioritas program harus dipilih secara lebih selektif. Di tengah target pertumbuhan manufaktur 2027 yang dipatok di atas pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan pendanaan untuk sektor industri tetap besar.

"Sejalan dengan arah tersebut kami Kemenperin telah menetapkan sejumlah program kerja utama tahun 2027 yang intinya difokuskan pada penguatan fondasi industri nasional. Program tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia industri, penguatan industri kecil sebagai rantai pasok, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi," ujar Agus.

Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk menjalankan berbagai agenda prioritas pada 2027. Usulan tersebut muncul setelah pagu awal Kemenperin tahun depan hanya berada di kisaran Rp2 triliun.

"Besarnya agenda pembangunan industri tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih belum ideal. Oleh karena itu, sekali lagi Kemenperin mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun," kata Agus.