Anak Hashim Keponakan Prabowo Usul Begini agar UMKM RI Naik Kelas

Bogor, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mengungkapkan untuk mencapai ekonomi kerakyatan, Indonesia kini tidak lagi membahas soal menjaga pelaku UMKM bisa berkembang, tetapi juga harus meningkatkan produktivitas dan naik kelas bagi UMKM.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

"Kalau bicara ekonomi kerakyatan, pasti dibenak kita bagaimana caranya agar pelaku UMKM bisa terjaga usahanya agar tetap hidup. Tetapi, bicara ekonomi kerakyatan juga harus membahas bagaimana UMKM bisa semakin produktif dan bisa naik kelas," kata Rahayu di acara ISEI, Kamis (27/8/2026).

Rahaya melanjutkan, pihaknya menginginkan agar pelaku UMKM di Indonesia bisa bersaing dengan pelaku usaha nasional, bahkan bisa bersaing dengan global.

"Tujuannya bukan agar usaha mikro selamanya tetap mikro, tetapi agar usaha mikro mempunyai kesempatan menjadi usaha kecil, berikutnya usaha kecil naik menjadi usaha menengah, dan usaha menengah naik enjadi perusahaan nasional, bahkan global," terang Rahayu.

Pihaknya menjelaskan kondisi UMKM Indonesia saat ini sudah mendapatkan banyak pelatihan, akses permodalan, pelatihan teknologi, dan lain-lainnya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang omzet dan produktivitasnya belum meningkat. Hal inilah yang menjadi pertanyaan seberapa efektif upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

"Pelaku UMKM sudah banyak mendapatkan akses permodalan, pelatihan, termasuk pelatihan teknologi, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Tapi, masih banyak yang omzet dan produktivitasnya belum meningkat drastis, apakah intervensi kita benar-benar berhasil?" Ujarnya.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan cara pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM agar dapat terciptanya ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya.

Pemerintah seharusnya membimbing pelaku UMKM agar agar mampu terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global.

"Saya menegaskan transformasi sosial harus dilakukan melalui pemerataan ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM, koperasi, dan sektor informal agar mampu terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, menurutnya, sebaiknya ekonomi kerakyatan dan industrialisasi tidak dipisahkan, karena Indonesia membutuhkan industri besar.

"Kalimat terintegrasi ke dalam rantai nilai ini lah yang sangat penting, karena ekonomi kerakyatan dan industrialisasi sebenarnya tidak perlu ditetapkan sebagai dua agenda yang berbeda, justru keduanya harus kita satukan, karena Indonesia membutuhkan industri besar," imbuhnya.