Ramai Soal Pembatasan Pertalite & DTSEN, Putri Zulkifli Hasan Ucap Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Menyusul reaksi yang muncul terkait status desilnya di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hanya saja, imbuh dia, persoalan yang muncul akibat ketidaksesuaian kondisi sebenarnya dengan DTSEN harus ditangani segera. Persoalan itu, ujarnya, muncul karena begitu banyak warga bergaji UMR, masih mengontrak, listrik cuma 900 VA, tapi tercatat sebagai desil 9 atau bahkan 10.
"Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," kata Putri dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/8/2026).
Putri pun menyoroti indikator yang selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi fisik rumah.
"Hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang," tukasnya.
"Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survei langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," tambahnya.
Putri mengaku, sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyoroti dampaknya bukan cuma soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi bisa merembet ke bantuan sosial yang seharusnya diterima warga tidak mampu.
"Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," ujarnya.
"Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik," pungkas Putri.