K/L Minta Anggaran Tangani Karhutla, Purbaya: Asal Jangan Mark Up

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah membuka ruang bagi kementerian atau lembaga yang menangani masalah kebakaran hutan dan lahan alias karhutla untuk menambah anggaran.

Ia mengatakan, untuk di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) misalnya, bila pagu penanganan bencana yang telah disediakan sebesar Rp 5 triliun belum mencukupi, masih bisa ditambahkan.

"Kita tetap sediakan, kan mereka punya Rp5 triliun. Kalau kurang ya kita tambah nanti," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Untuk BNPB, Purbaya akui hingga kini belum meminta tambahan anggaran penanganan bencana karhutla yang masih terus terjadi saat ini. Namun, di Kementerian Kehutanan sudah tercatat ada permintaan anggaran.

"Sementara ini, Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian," tuturnya.

"BNPB belum ngasih biaya total. Ya kita enggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi kan, dia akan assess ulang. Tapi hitungan saya sih enggak akan sebesar di Aceh, karena Aceh kan masif sekali, gitu," tegas Purbaya.

Meski pemerintah membuka ruang untuk memperkuat anggaran penanganan karhutla, Purbaya meminta supaya biaya-biaya tambahan yang diajukan bukan merupakan hasil mark-up.

"Asal jangan di-mark up aja. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak betulan, mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu," paparnya.