APBN Regional Jabar Surplus Rp 22 Triliun, Purbaya Cek Fakta Lapangan
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).
Dalam sidak tersebut, Purbaya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya sekadar terserap di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan APBN di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026. Hasilnya, kinerja fiskal provinsi dengan ekonomi terbesar nasional itu masih menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah ketidakpastian global.
Data Kanwil DJPb Jawa Barat menunjukkan APBN regional mencatat surplus Rp22,02 triliun hingga akhir Juli 2026. Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41% dari target, sementara belanja negara terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02% dari pagu.
"Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Purbaya dalam keterangannya.
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 6,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp81,30 triliun atau meningkat 7,35% secara tahunan.
Pajak menjadi penopang utama dengan realisasi Rp63,84 triliun atau tumbuh 10,41% secara tahunan. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp17,46 triliun.
Sektor industri pengolahan masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak Jawa Barat. Kontribusinya mencapai Rp30,60 triliun atau hampir separuh dari total penerimaan pajak di provinsi tersebut.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara memang mengalami kontraksi 1,45% secara tahunan. Namun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru melonjak 28,86% menjadi Rp26,61 triliun.
Peningkatan paling mencolok terjadi pada belanja modal yang tumbuh 115,37% dibandingkan Juli tahun lalu menjadi Rp3,11 triliun. Akselerasi ini menunjukkan pemerintah mulai mendorong pembangunan dan penyediaan layanan publik melalui belanja produktif.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah mencapai Rp36,98 triliun atau 59,82% dari pagu. Rinciannya, TKD sebesar Rp35,46 triliun dan Dana Desa Rp1,52 triliun.
Purbaya menegaskan keberhasilan APBN tidak diukur dari tingkat penyerapan semata. Menurutnya, anggaran negara harus hadir dalam bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan usaha, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Salah satu bukti peran APBN terlihat dari dukungan terhadap program-program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat telah berjalan di 27 kabupaten/kota melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14,68 juta penerima manfaat.
Selain itu, APBN juga menopang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, hingga pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Adapun pembiayaan UMi telah menembus Rp1,31 triliun untuk 226,4 ribu debitur.
Kinerja APBN tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi Jawa Barat yang tetap ekspansif. Pada triwulan II-2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73% secara tahunan dan 2,25% dibanding kuartal sebelumnya.
Di saat yang sama, inflasi masih terkendali di level 2,72% pada Juli 2026. Jawa Barat juga mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$13,79 miliar sepanjang Januari-Juli 2026.
Menurut Purbaya, kombinasi dukungan fiskal, permintaan domestik yang kuat, dan stabilitas harga menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendukung dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," pungkasnya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]