Kuota BBM subsidi 2027 dipangkas jadi 20,09 juta KL dari 48 juta KL pada 2026. Pemerintah siapkan pembatasan Pertalite agar subsidi tepat sasaran.
Petugas melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite pada SPBU Pertamina 34.103.01 di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (20/8/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Pemerintah berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kuota BBM subsidi pada 2027 diproyeksikan turun signifikan dibandingkan tahun ini. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Kuota BBM subsidi untuk tahun depan ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi kuota BBM subsidi pada 2026 yang mencapai sekitar 48 juta KL. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Kementerian Keuangan mengungkap alasan di balik penurunan kuota tersebut. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian penyaluran BBM subsidi, termasuk untuk jenis Pertalite. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Menurut Ferry, pembahasan awal mengenai kebijakan tersebut telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menjelaskan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian Pertalite. Kebijakan itu disebut bertujuan agar subsidi BBM dapat disalurkan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Purbaya menegaskan rencana tersebut tidak berkaitan dengan kenaikan harga Pertalite. Menurutnya, pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memastikan penerima subsidi benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang berhak. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Selain menyiapkan skema pembatasan, pemerintah bersama Pertamina juga telah melakukan riset terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung penyaluran Pertalite agar lebih tepat sasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Purbaya mengatakan penerapan pembatasan nantinya tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap sambil mengamati dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)