Di Puncak EKONIKLIM, KLH & Kemenko Pangan Soroti NEK-Tata Kelola Iklim

Jakarta, CNBC Indonesia - Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia berkolaborasi dengan CNBC Indonesia menghadirkan EKONIKLIM Talkshow sebagai episode ke-15 sekaligus penutup EKONIKLIM Podcast Season 2. Mengangkat tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan," talkshow ini membahas bagaimana kebijakan iklim dapat mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia.

Sebagai tamu kehormatan pada talkshow ini, Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Fajar Nuradi, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyoroti berbagai aspek strategis dalam kebijakan iklim Indonesia, mulai dari kesiapan pemerintah menghadapi krisis iklim, penguatan ketahanan pangan dan energi, hingga peran Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan pembangunan rendah karbon.

Dalam diskusi mengenai NEK, Ary menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengembangan ekosistem, termasuk pasar karbon, pajak karbon, dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk membangun kepercayaan pasar terhadap sistem karbon Indonesia yang berintegritas tinggi.

"Pengembangan pasar karbon Indonesia harus dibangun di atas tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kredibel. SRUK memiliki peran penting untuk memastikan setiap unit karbon tercatat dengan baik, mencegah penghitungan ganda, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar karbon Indonesia. Dengan sistem yang kuat, NEK dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus membuka peluang pembiayaan yang lebih besar bagi pembangunan rendah karbon," ujar Ary dikutip Kamis, (20/8/2026).

Sementara itu, Fajar menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan iklim dapat mendukung agenda pembangunan nasional hingga tingkat daerah. Pembahasan juga mencakup bagaimana program pangan dan energi di tingkat desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan manfaat pembangunan hijau dapat dirasakan oleh petani, nelayan, pemerintah daerah, dan komunitas setempat.

"Ketahanan pangan dan perubahan iklim adalah dua agenda yang saling berkaitan. Di tengah meningkatnya risiko iklim, kebijakan pangan perlu didukung oleh pendekatan yang tidak hanya menjaga produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dan ekonomi lokal. NEK dapat menjadi salah satu instrumen inovatif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan, selama dikelola melalui koordinasi yang kuat antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan," ujar Fajar.

Talkshow ini juga menyoroti bahwa potensi besar NEK sebagai mesin pertumbuhan hijau hanya dapat terwujud apabila didukung tata kelola yang kuat, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta koordinasi kebijakan yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Selanjutnya, daya saing Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap dinamika global. Penyelesaian kerangka hukum melalui RUU Perubahan Iklim, penguatan implementasi NEK, serta kesiapan menghadapi kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi langkah penting agar kebijakan iklim tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

EKONIKLIM Podcast merupakan bagian dari upaya CPI Indonesia untuk meningkatkan literasi publik mengenai keterkaitan antara ekonomi, keuangan, dan lingkungan, termasuk iklim. Dengan menghadirkan diskusi yang mudah diakses, EKONIKLIM mendorong percakapan yang lebih inklusif terkait pembiayaan transisi energi, penguatan ketahanan ekonomi dan sosial, serta pencapaian target iklim nasional.

"Musim kedua EKONIKLIM menunjukkan bahwa transisi energi dan aksi iklim bukan hanya isu teknologi atau lingkungan, tetapi juga isu ekonomi, kebijakan, dan pembiayaan. Indonesia membutuhkan ekosistem NEK yang kredibel, tata kelola yang transparan, serta instrumen pembiayaan yang mampu mengubah komitmen iklim menjadi aksi nyata dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui episode final ini, kami ingin membawa diskusi ke ruang yang lebih luas. Ketika publik, pembuat kebijakan, pelaku pasar, sektor keuangan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, peluang untuk membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan akan semakin besar," ujar Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira.

Adapun seluruh episode EKONIKLIM Podcast Season 2 tersedia di kanal YouTube EKONIKLIM https://www.youtube.com/@EKONIKLIM dan Spotify EKONIKLIM https://creators.spotify.com/pod/profile/ekoniklim/.