Kiamat Nuklir Depan Mata, Perlombaan Senjata Pemusnah Massal Memanas

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama puluhan tahun, negara-negara sekutu Barat di seluruh dunia berlindung dengan nyaman di bawah payung nuklir Amerika Serikat (AS). Namun, keyakinan bahwa mereka tidak membutuhkan senjata pemusnah massal sendiri kini menguap dengan cepat akibat kebijakan baru dari Presiden AS, Donald Trump.

Mengutip CNBC International, Rabu (19/8/2026), memudarnya payung perlindungan tersebut terjadi setelah Strategi Pertahanan Nasional terbaru untuk tahun 2026 yang dirilis Donald menghapus penyebutan eksplisit mengenai perluasan pencegahan ancaman. Pemerintahan Donald kini justru mendesak sekutunya untuk menghabiskan lebih banyak uang mereka sendiri demi membiayai sistem pertahanannya.

Perubahan drastis ini mendorong lebih banyak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka perlu memperoleh senjata nuklir secara mandiri. Peneliti senior di Program Kebijakan Nuklir Carnegie Endowment for International Peace, Ankit Panda, menyebutkan bahwa para sekutu kini hampir secara universal memandang Washington menjadi pihak yang tidak terlibat dan tidak dapat diandalkan.

"Berbagai rasa otonomi strategis mulai bermunculan," tuturnya.

Baru-baru ini, Donald juga telah memerintahkan pengurangan latihan militer gabungan dengan sekutunya, Korea Selatan. Ia beralasan bahwa latihan tersebut mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak pantas dan bermusuhan dengan pihak Korea Utara.

Pada awal bulan lalu, AS bahkan membuka pembicaraan mengenai pengayaan dan pemrosesan ulang energi damai di Korea Selatan, serta menandatangani pakta nuklir sipil dengan Arab Saudi yang dilaporkan dapat menciptakan jalan menuju pengayaan domestik bagi negara tersebut.

Di benua Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Maret lalu mengumumkan peningkatan hulu ledak nuklir pertama negaranya sejak tahun 1992 demi memperkuat kemerdekaan kawasan Eropa.

Emmanuel juga berjanji untuk memperluas perlindungan nuklirnya ke negara-negara lain di blok tersebut di bawah kemitraan pencegahan ke depan, di mana sembilan negara termasuk Jerman dan Yunani telah resmi bergabung dalam inisiatifnya.

Jepang terpantau melakukan hal serupa dalam ranah pertahanan nuklir di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Keengganan Sanae untuk mengesampingkan revisi tiga prinsip non-nuklir Jepang pada akhir tahun lalu telah menarik pengawasan ketat dari publik, yang langsung memicu spekulasi bahwa negaranya mulai menjauh dari komitmen puluhan tahun untuk tidak mengambil peran apa pun dalam penyebaran senjata nuklir.

Tidak berhenti di situ, para pemimpin Lithuania dan Finlandia yang saling berbagi perbatasan langsung dengan Rusia juga dilaporkan telah bergerak lebih dekat untuk membatalkan larangan lama mengenai penyebaran senjata nuklir domestik.

Peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Shounak Set, memperingatkan bahwa upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat membuat negara musuh merasa kurang aman, yang berpotensi mendorong mereka untuk menyerang lebih dulu. Di sisi lain, Peneliti senior di Council on Strategic Risks, Andrew Facini, juga menyoroti risiko mematikan dari perlombaan senjata.

"Anda tidak dapat membangun atau menyebarkan pencegah nuklir tanpa segera meningkatkan ketegangan dan memaksa musuh untuk bereaksi," tegasnya.

Andrew juga menilai bahwa rangkaian proliferasi adalah risiko yang berlipat ganda karena setiap negara nuklir baru memperbanyak peluang salah perhitungan dan mempersempit jendela pengambilan keputusan.

"Memasukkan senjata nuklir ke dalam perselisihan regional yang bergejolak juga secara drastis meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja," paparnya.

Terkait dengan memanasnya isu pertahanan ini, kementerian pertahanan di AS dan Jepang, serta Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa, menolak untuk memberikan tanggapan resminya.

Sementara itu, contoh paling nyata akan krisis ini dapat dilihat di Iran, di mana pengejaran uranium yang diperkaya setidaknya ikut bertanggung jawab atas meletusnya perang saat ini di Timur Tengah. Pemerintahan Donald sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir, yang menjadi alasan utama di balik rentetan serangan gabungan AS-Israel pada tahun 2025 lalu.

Presiden sekaligus CEO Bulletin of Atomic Scientists, Alexandra Bell, mencatat bahwa meskipun Iran saat ini belum diketahui secara pasti memiliki senjata nuklir, eskalasi perang yang terus meletus bisa saja mengubah total keputusan pimpinan negara tersebut.

"Kita tidak tahu apakah dengan tindakan menyerang mereka, kita telah mendorong pihak Iran, sepenuhnya dan akhirnya, untuk memutuskan benar-benar menggunakan nuklir, yang mana itu merupakan keputusan yang belum mereka buat sejauh ini," ucapnya.

Saat ini, kesembilan negara bersenjata nuklir yang meliputi AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel tercatat terus memodernisasi dan memperluas persenjataan maut mereka. Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) pada bulan Juni, Rusia dan AS masih menjadi kekuatan nuklir yang luar biasa dominan karena menguasai sekitar 83% hulu ledak nuklir yang dapat digunakan.

Peneliti senior di lembaga tersebut, Hans Kristensen, menilai bahwa dorongan percepatan negara-negara untuk memiliki senjata nuklir kemungkinan besar akan membalikkan upaya demobilisasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Dengan meraih solusi nuklir, negara-negara menciptakan risiko baru dan memicu dinamika perlombaan senjata. Bukti semakin bertambah bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir mengesampingkan, dan bahkan menjauh dari, komitmen perlucutan senjata mereka dan alih-alih melenturkan otot nuklir mereka," ungkapnya.

Sebagai catatan kelam, dari 12.000 lebih hulu ledak yang dimiliki oleh kekuatan nuklir global saat ini, lebih dari 9.000 unit di antaranya secara aktif disimpan dalam persediaan militer untuk potensi penggunaan. Diperkirakan ada 4.012 hulu ledak yang siap disebarkan bersama rudal dan pesawat, sementara hingga 2.200 unit lainnya dijaga dalam status kewaspadaan tingkat tinggi yang berarti mereka dapat diluncurkan secara instan hanya dalam hitungan menit.

Laporan Carnegie pada September tahun lalu juga dengan gamblang menyimpulkan bahwa jika lebih banyak aktor yang memperoleh hulu ledak tersebut, maka dunia dipastikan akan menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya bagi semua pihak tanpa terkecuali.

Di kancah internasional, putaran tinjauan baru yang diadakan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Mei berujung pada kegagalan dalam mencapai konsensus. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang mengikat dunia kini sedang terkikis dengan cepat.

Perjanjian sentral yang mengikat kesepakatan bahwa negara-negara non-nuklir setuju untuk tidak pernah memperoleh senjata nuklir dan sebaliknya negara nuklir sepakat berbagi manfaat teknologi damai tersebut diyakini oleh Alexandra telah menjadi satu-satunya yang membendung aliran proliferasi massal.

Tanpa adanya perlindungan kuat dari pakta tersebut, Bell dari Bulletin of Atomic Scientists meyakini bahwa akan ada lebih banyak bahan, fasilitas, dan keahlian nuklir yang beredar bebas sehingga mengerek tajam risiko terorisme nuklir. Ia pun mendesak Washington untuk segera mengurangi insentif bagi negara-negara lain yang berniat memperoleh senjata kiamat tersebut.

"Membangun sesuatu itu sulit, menghancurkan sesuatu itu sangat mudah. Jika kita melanggar NPT, kita mungkin tidak akan pernah pulih dari penyimpangan keamanan itu," pungkasnya.