Wow! Umur Panas Bumi RI Sudah Capai 100 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Umur panas bumi di Indonesia ternyata sudah memasuki 100 tahun pada 2026 ini. Adapun sumur panas bumi pertama perdana dibor di Kamojang, Garut, Jawa Barat, pada 1926 lalu.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut, walau panas bumi ini sudah mencapai 100 tahun, namun uapnya pun hingga kini masih mengalir dan berkontribusi untuk sumber energi bersih di Tanah Air.

Kini PLTP Kamojang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

"Hari ini memang tepat peringatan 100 tahun, di mana tajak sumur pengeboran panas bumi dulu tahun 1926 mulai dicanangkan, mulai dibor di Kamojang dan saat ini pun, berusia 100 tahun pun, uapnya masih mengalir. Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau uap-uap itu tidak dimanfaatkan, kita tentu saja menjadi kaum yang merugi," ungkap Eniya pada pembukaan acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8/2026).

"Jadi rasanya memang panas bumi yang kita kenal, ini nantinya sangat bisa bersaing dengan diesel, sangat bisa bersaing dengan bahan bakar dari fosil, batu bara ataupun diesel, karena 24 jam bisa menghadirkan listrik," ujarnya.

"Salah satu energi terbarukan yang sangat kita andalkan, dan potensi terbesar ada di Indonesia, tadi juga disampaikan install kapasitas kita masih nomor 2 di dunia. Tetapi dengan adanya RUPTL PLN yang sudah disahkan, ini capaian kita, kita harapkan naik 5,2 GW, sehingga bauran energi baru terbarukan, porsinya bisa naik," ungkapnya.

Di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan para peserta IIGCE, Eniya memaparkan bahwa saat ini bauran energi baru terbarukan saat ini sudah tercapai 17%. Dia menjelaskan, bauran EBT pada Kuartal I-2026 sempat mencapai 18%, namun karena ada pembangkit lain non EBT yang baru beroperasi, maka bauran energi baru terbarukan turun menjadi 16,8-17%.

Adapun, dari porsi EBT tersebut, menurutnya terbesar masih berasal dari bahan bakar nabati seperti Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel sebesar 5,2%. Lalu, diikuti air (PLTA) 3,5%, kemudian panas bumi (PLTP) 2,2%.

Bila kapasitas PLTP bertambah 5,2 GW hingga 2034 sesuai RUPTL 2025-2034, maka porsi bauran panas bumi akan naik menjadi 4,5%.

Sementara bauran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) disebut masih 0,5%.

"Jadi surya itu masih terkecil. Ini yang perlu kita berikan atensi, arahan Pak Presiden juga sudah ada pengembangan PLTS, kita harapkan itu bisa menjadi kontributor untuk menaikkan energi baru terbarukan," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Eniya juga membeberkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk dua wilayah kerja panas bumi (WKP), yakni WKP Gunung Ungaran kepada PLN, dan WKP Telaga Ranu kepada PT Telaga Ranu Geothermal.

Tak hanya itu, Menteri ESDM juga memberikan penugasan baru untuk Survei Pendahuluan Panas Bumi dan Eksplorasi di Daerah Cubadak Panti di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Sumatra Barat, kepada PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

Menteri ESDM juga memberikan persetujuan survei pendahuluan kepada PT Cakrawala Bituang Geothermal untuk WKP Bituang, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

"Dan kami juga melaporkan saat ini sedang membahas revisi Peraturan Pemerintah nomor 7 (Tahun 2017). Dan ini ada terobosan yang atas arahan Pak Menteri dilakukan lelang menjadi satu tahap. Jadi nantinya tahun lalu Bapak sudah meresmikan IIGCE ini, di situ Bapak sudah mengumumkan bahwa lelang itu dalam bentuk online pertama kalinya. Nah ini sekarang kita lakukan proses lagi karena arahan Bapak untuk mempersingkat semua regulasi, sehingga kami mengusulkan revisi di peraturan pemerintah," tuturnya.

"Dan pemanfaatan dari mineral ikutan, jadi di steam panas bumi yang keluar mengandung banyak mineral. Jadi uap airnya itu terutama silika itu potensi terbesar yang bisa kita gali, bisa kita dapatkan dari stim. Lalu yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah steamnya itu langsung bisa dimanfaatkan. Kalau selama ini kita kenal menjadi listrik, sebetulnya steam panas bumi ini bisa menjadi sumber air panas ataupun bisa mengeringkan kopi. Nah ini steamnya bisa dimanfaatkan," jelasnya.

Eniya pun melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari panas bumi ini mencapai Rp 2,45 triliun.

"Target untuk tahun ini memang naik lagi, kita semangat untuk menghadirkan Rp 2,6 triliun karena tadi ada banyak pengeboran yang harus dilakukan," ujarnya.

Dari sisi investasi, investasi panas bumi pada tahun ini ditargetkan naik menjadi US$ 1,1 miliar. Namun, dengan adanya lelang baru, diharapkan investasi panas bumi akan naik sampai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 39 triliun pada 2026.

"Jadi kami harapkan Bapak bisa menyemangati kami untuk menjaga keberlanjutan ini hingga 100 tahun ke depan atau bahkan 1000 tahun ke depan Bapak," ucapnya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-2 dunia dalam kapasitas panas bumi terpasang. Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202,77 MW, sedangkan kapasitas yang telah terpasang sekitar 2.776,39 MW. Dengan demikian, baru sekitar 11,6% potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan dan sekitar 88,4% masih belum tergali.

Potensi panas bumi Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah. Sumatra memiliki potensi sekitar 9.441,10 MW, Jawa sekitar 7.587,80 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, dan Nusa Tenggara sekitar 1.272,87 MW. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Papua juga memiliki potensi panas bumi, namun dalam bahan paparan disebutkan belum memiliki kapasitas terpasang.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan pengembangan pada 2 lokasi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) dan 4 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), dengan total sumber daya sekitar 131 MW, tambahan kapasitas sekitar 185 MW, serta proyeksi nilai investasi sekitar US$ 1,16 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah katalis regulasi dan investasi untuk mempercepat pengembangan panas bumi, antara lain melalui revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi, serta revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 untuk mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).