Penampakan Terkini Gedung Yudikatif & Legislatif di IKN, Rampung 2027
Pembangunan Kawasan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, selesai pada 2027
Suasana area proyek pembangunan Kawasan Yudikatif di KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Pembangunan Kawasan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dikebut dengan sejumlah proyek yang mencakup Gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, masjid, dan bangunan keagamaan. Pembangunan Gedung MK, KY, dan masjid dikerjakan ADHI–Deta Decon KSO, sedangkan Gedung MA dan Plaza Keadilan dibangun PT Hutama Jaya Konstruksi. Proyek tersebut melibatkan 657 tenaga kerja dengan jumlah hari kerja 244 hari. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Untuk Gedung MK dan KY, progres pembangunan telah mencapai 12,41% dengan nilai pembangunan sebesar Rp1,65 triliun. Gedung MK memiliki luas 44.691 meter persegi, terdiri atas delapan lantai, serta memiliki ruang sidang berkapasitas 400 orang. Gedung ini mengusung filosofi "Sembilan Pilar" dan "Atap Rotunda" pada Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim di lantai teratas, yang menggambarkan filosofi hakim mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Sementara itu, Gedung KY memiliki luas bangunan 12.966 meter persegi dengan empat lantai dan ruang sidang berkapasitas 60 orang. Bangunan tersebut mengusung filosofi "Tujuh Pilar" yang melambangkan tujuh anggota Komisi Yudisial. Adapun Gedung MA memiliki luas 56.413 meter persegi, terdiri atas tujuh lantai, serta memiliki ruang sidang dengan kapasitas 473 orang. Gedung tersebut mengusung konsep "Lima Pilar" yang melambangkan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan moral dalam mewujudkan keadilan. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Pembangunan Gedung MA menelan biaya Rp1,40 triliun dengan progres fisik mencapai 12,50% per 29 Juli 2026. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 OIKN, Sony Alisa Sony, mengatakan pembangunan fisik kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan mencapai 40% hingga akhir 2026. "Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," ujarnya. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Sony mengatakan seluruh pembangunan fisik kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Setelah pekerjaan struktur dan topping off diselesaikan, proyek akan dilanjutkan dengan pekerjaan arsitektural, lanskap, serta interior. Pembangunan kawasan tersebut menjadi bagian dari pengembangan pusat kekuasaan yudikatif di IKN. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Sementara itu, pembangunan kawasan perkantoran legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, ditargetkan rampung pada Desember 2027. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi pusat perkantoran lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
PPK-E.3 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Alfrits Steeve Willy Makalew, mengatakan pembangunan kawasan legislatif terbagi dalam lima paket pekerjaan dengan nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp8,24 triliun. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Paket tersebut mencakup pembangunan Gedung Sidang Paripurna, Gedung DPR 1 dan DPR 2, Gedung MPR, Gedung DPD, serta sejumlah fasilitas pendukung kawasan seperti utilitas, Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat. “Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp8,24 triliun,” ungkap Alfrits kepada wartawan di kawasan proyek pembangunan legislatif. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Adapun Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres pekerjaan mencapai 12,147%. Sementara itu, Gedung DPR 1 dan DPR 2 masing-masing memiliki nilai kontrak Rp1,84 triliun dan Rp1,96 triliun, dengan progres pekerjaan masing-masing 11,029% dan 9,927%. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
Selanjutnya, Gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp1,48 triliun dengan progres pekerjaan sebesar 9,404%. Adapun Gedung MPR memiliki nilai kontrak Rp1,70 triliun dengan progres pekerjaan mencapai 10,559%. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. InsyaAllah 23 Desember 2027 sudah selesai,” pungkasnya. (CNBC Indonesia/Tias Budiarto)
