Prabowo Mau Naikkan Level LKPP Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan peningkatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP). Usulan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Mulanya, Prabowo menjelaskan, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir saat eksekusi rupiah yang dibelanjakan.

"Selama ini terlalu banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasi sama, tapi karena proses berulang dan mungkin berbeda, jumlah terpecah daya tawar negara menjadi lemah," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu bilang kalau kita semua harus menghentikan penggunaan APBN untuk membeli barang yang sama tanpa koordinasi. Seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara.

Menurut Prabowo, data LKPP menunjukkan, konsolidasi pengadaan pemerintah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada tahun 2025 dan diperkirakan 20,43% pada tahun 2026

"Jika dilaksanakan luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik perencanaan berbasis data dapat menghasilkan efisiensi hingga 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun," ujar Prabowo.

"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp 360 triliun. Kita bisa bayangkan US$ 20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp 360 triliun dan ini adalah di tangan kita," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan itu mencontohkan pengadaan Layar Pintar Interaktif (Interactive Flat Panel/IFP) untuk sekolah-sekolah. Selama ini, layar tersebut dibeli pemerintah daerah secara terpisah di kisaran harga Rp 150 juta per unit.

Setelah pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah bisa membeli Layar Pintar Interaktif senilai Rp 26 juta per unit. Nilai penghematannya hampir enam kali lipat.

"ini riil, Rp 150 juta kita beli dengan harga Rp 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai di tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," kata Prabowo.

"Saya melaporkan di sini pemerintah akan segera mengkonsolidasikan pengadaan barang dan jasa serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Untuk itu, kita minta dukungan anggota dewan," lanjutnya.

Prabowo pun menilai tidak masuk akal kalau pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda bahkan lebih tinggi dari pada pemerintah pusat. Ke depan, kebutuhan pemda akan dihimpun spesifikasi, disatukan standardisasi volume, dan proses pengadaan akan dilakukan secara digital.

"Agar semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Kalau barang sama, kita beli bersama. Jika kebutuhan direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara memperoleh harga dan mutu yang baik, tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Tidak ada alasan masing-masing institusi melakukan pengadaan sendiri-sendiri," ujar Prabowo.

"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal yang bisa kita manfaatkan untuk ruang kelas, puskemas, rumah sakit, dan alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita dan ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik," lanjutnya.